tuliskan penjelasan pernyataan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas pada penjelasan undang-undang 1945

Halo Hanisa, terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden menyatakan keadaan bahaya. 4. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berikut ini penjelasannya. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan kekuasaan di bidang legislatif tercantum dalam UUD 1945. 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU tercantum dalam pasal 10 UUD 1945. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945. 3. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Kewenangan Presiden menyatakan tanda bahaya tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya dtetapkan dengan undang-undang. 4. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan duta, konsul, dan penerimaan penempatan duta negara lain tercantum dalam Pasal 13 UUD 1945. 5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga membantu.