Tuliskan pengertian dari otonomi daerah dan undang-undang yang mengatur hal tersebut!

Jawaban: kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembahasan: Sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari: otonomi daerah, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Asas desentralisasi merupakan pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Landasan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia: 1. Undang-undang dasar (UUD) NRI 1945 Pasal 18 UUD ayat (1) dan (2). 2. Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 3. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Dan undang-undang yang mengaturnya adalah UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.