tuliskan 9 pokok pikiran yang duusulkan BPUPKI

<p>Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. BPUPKI memiliki peran penting dalam menyusun dasar negara yang nantinya menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Berikut adalah 9 pokok pikiran yang diusulkan oleh BPUPKI:</p><p><strong>Kedaulatan Rakyat:</strong> Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar utama pembentukan negara Indonesia. Kekuasaan negara berada di tangan rakyat, yang diwakili oleh pemerintah yang dipilih.</p><p><strong>Kekuasaan Pemerintah:</strong> Kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif yang demokratis.</p><p><strong>Pembentukan Negara Kesatuan:</strong> Indonesia akan dibentuk menjadi satu negara kesatuan, bukan federasi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kesatuan negara.</p><p><strong>Perlindungan Hak Asasi Manusia:</strong> Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dijamin dan dihormati oleh negara. Perlindungan hak-hak individu harus menjadi prinsip dasar negara.</p><p><strong>Agama:</strong> Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan diakui, tetapi negara tidak memiliki agama resmi. Semua agama dihormati dan diperlakukan sama.</p><p><strong>Lambang Negara:</strong> Bendera Merah Putih menjadi bendera negara Indonesia. Lambang negara dan lagu kebangsaan juga diakui.</p><p><strong>Bahasa:</strong> Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan nasional yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan.</p><p><strong>Majelis Permusyawaratan Rakyat:</strong> Rakyat akan memiliki perwakilan dalam suatu majelis yang akan membahas dan menentukan masalah-masalah penting negara.</p><p><strong>Kedudukan Presiden:</strong> Presiden menjadi kepala negara dan pemerintahan, dengan wewenang eksekutif dan kepemimpinan dalam mengatur negara.</p><p>Pokok-pokok pikiran yang diusulkan oleh BPUPKI menjadi landasan bagi penyusunan dasar negara, yang kemudian diwujudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945).</p>