Tolong ya

Pada pertanyaan ini, pernyataan yang merupakan kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru ditunjukkan dalam opsi (a) (1), (2), (3), dan (4). Berikut adalah penjelasan untuk setiap pernyataan: 1. Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum: Masa pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakan hukum yang sering dianggap tidak adil. Penerapan hukum yang ketat dan seringkali dipandang sebagai alat untuk menekan oposisi politik dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem peradilan. 2. Maraknya praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme): Praktek KKN menjadi salah satu isu kritis pada masa pemerintahan Orde Baru. Banyak pejabat pemerintahan terlibat dalam kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang merugikan tata kelola pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat. 3. Munculnya gerakan separatisme: Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa gerakan separatisme yang muncul di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sentralisasi kekuasaan dan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan keberagaman budaya dan kepentingan regional. 4. Adanya kesenjangan sosial dan pembangunan yang tidak merata: Pemerintahan Orde Baru cenderung melaksanakan pembangunan ekonomi yang tidak merata, menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Namun, pernyataan ke-5, yaitu "adanya stabilitas nasional," tidak termasuk dalam kekurangan Orde Baru. Stabilitas nasional dianggap sebagai prestasi pemerintahan tersebut, meskipun pada akhirnya ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek lain menyebabkan perubahan politik. Oleh karena itu, opsi (a) (1), (2), (3), dan (4) merupakan jawaban yang tepat sebagai kekurangan pada masa pemerintahan Orde Baru.