Queen Q

08 Oktober 2023 03:16

Iklan

Queen Q

08 Oktober 2023 03:16

Pertanyaan

tolong jelaskan sejelas-jelasnya mengenai peraturan presiden dan berikan contohnya!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

21

:

49

:

43

Klaim

8

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

08 Oktober 2023 03:50

Jawaban terverifikasi

<p>Peraturan Presiden atau Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.&nbsp;</p><p>Contohnya adalah sebagai berikut.</p><ul><li>Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);2. diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021</li><li>Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif.</li></ul>

Peraturan Presiden atau Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 

Contohnya adalah sebagai berikut.

  • Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);2. diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021
  • Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  • Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif.

Iklan

Vincent M

Community

08 Oktober 2023 04:55

Jawaban terverifikasi

<p>Peraturan Presiden adalah perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Presiden negara yang memiliki efek hukum. Peraturan Presiden biasanya digunakan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan dan administrasi negara, serta dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, peraturan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan.</p><p>Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang peraturan Presiden:</p><p><strong>Kekuatan Hukum</strong>: Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya, peraturan Presiden harus sesuai dengan kerangka hukum yang ada dalam negara tersebut.</p><p><strong>Ruang Lingkup</strong>: Peraturan Presiden dapat mengatur berbagai masalah, termasuk kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, administrasi pemerintahan, keamanan nasional, dan lain-lain. Ruang lingkup peraturan Presiden biasanya cukup luas, tetapi tetap harus sesuai dengan kewenangan presiden yang ditetapkan oleh undang-undang.</p><p><strong>Contoh Peraturan Presiden di Indonesia</strong>:</p><p><strong>Peraturan Presiden tentang Anggaran (Perpres)</strong>: Salah satu contoh peraturan Presiden yang penting adalah Perpres tentang Anggaran, yang mengatur alokasi dan penggunaan dana negara. Misalnya, Perpres dapat menentukan sejauh mana anggaran akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor-sektor lainnya.</p><p><strong>Peraturan Presiden tentang Kebijakan Ekonomi</strong>: Perpres juga dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatur aspek-aspek ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan pengembangan infrastruktur.</p><p><strong>Peraturan Presiden tentang Keamanan Nasional</strong>: Dalam hal keamanan nasional, Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan dalam negeri, dan hubungan luar negeri.</p><p><strong>Proses Pembuatan</strong>: Proses pembuatan peraturan Presiden bervariasi antara negara-negara. Namun, umumnya melibatkan penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh Presiden. Di beberapa negara, peraturan Presiden juga harus disetujui oleh badan legislatif atau memiliki mekanisme pengawasan lainnya.</p><p><strong>Kendala Hukum</strong>: Peraturan Presiden dapat dinyatakan tidak sah jika melanggar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan Presiden harus selalu sesuai dengan kerangka hukum yang ada.</p><p><strong>Pentingnya Implementasi</strong>: Meskipun peraturan Presiden penting dalam merancang kebijakan, implementasinya juga krusial. Peraturan tersebut harus diterapkan oleh lembaga pemerintahan dan dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuannya.</p><p>Penting untuk dicatat bahwa peraturan Presiden dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan, konstitusi, dan kerangka hukum yang berlaku. Contoh-contoh di atas khususnya berlaku untuk Indonesia, dan peraturan Presiden di negara lain mungkin memiliki karakteristik yang berbeda.</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Peraturan Presiden adalah perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Presiden negara yang memiliki efek hukum. Peraturan Presiden biasanya digunakan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan dan administrasi negara, serta dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, peraturan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang peraturan Presiden:

Kekuatan Hukum: Peraturan Presiden memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya, peraturan Presiden harus sesuai dengan kerangka hukum yang ada dalam negara tersebut.

Ruang Lingkup: Peraturan Presiden dapat mengatur berbagai masalah, termasuk kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, administrasi pemerintahan, keamanan nasional, dan lain-lain. Ruang lingkup peraturan Presiden biasanya cukup luas, tetapi tetap harus sesuai dengan kewenangan presiden yang ditetapkan oleh undang-undang.

Contoh Peraturan Presiden di Indonesia:

Peraturan Presiden tentang Anggaran (Perpres): Salah satu contoh peraturan Presiden yang penting adalah Perpres tentang Anggaran, yang mengatur alokasi dan penggunaan dana negara. Misalnya, Perpres dapat menentukan sejauh mana anggaran akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor-sektor lainnya.

Peraturan Presiden tentang Kebijakan Ekonomi: Perpres juga dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatur aspek-aspek ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan pengembangan infrastruktur.

Peraturan Presiden tentang Keamanan Nasional: Dalam hal keamanan nasional, Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan pertahanan, keamanan dalam negeri, dan hubungan luar negeri.

Proses Pembuatan: Proses pembuatan peraturan Presiden bervariasi antara negara-negara. Namun, umumnya melibatkan penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh Presiden. Di beberapa negara, peraturan Presiden juga harus disetujui oleh badan legislatif atau memiliki mekanisme pengawasan lainnya.

Kendala Hukum: Peraturan Presiden dapat dinyatakan tidak sah jika melanggar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan Presiden harus selalu sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

Pentingnya Implementasi: Meskipun peraturan Presiden penting dalam merancang kebijakan, implementasinya juga krusial. Peraturan tersebut harus diterapkan oleh lembaga pemerintahan dan dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuannya.

Penting untuk dicatat bahwa peraturan Presiden dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan, konstitusi, dan kerangka hukum yang berlaku. Contoh-contoh di atas khususnya berlaku untuk Indonesia, dan peraturan Presiden di negara lain mungkin memiliki karakteristik yang berbeda.

 


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

rasa kebersamaan dari kegiatan gotong royong dikarenakan adanya sikap.... a merasa terbebani b individualisme c sosial tanpa pamrih d sama sama harus menanggung

26

5.0

Jawaban terverifikasi