Pertanyaan ini berkaitan dengan topik hukum dan peradilan di Indonesia, khususnya tentang badan peradilan yang berwenang menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Penjelasan: 1. Dalam sistem peradilan di Indonesia, ada beberapa badan peradilan yang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. 2. Mahkamah Konstitusi berwenang menangani kasus yang berkaitan dengan konstitusi atau UUD, bukan kasus pelanggaran hukum oleh hakim. 3. Pengadilan Tinggi berwenang menangani kasus yang diajukan banding dari Pengadilan Negeri, bukan kasus pelanggaran hukum oleh hakim. 4. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang menangani kasus-kasus banding dari Pengadilan Tinggi, bukan kasus pelanggaran hukum oleh hakim. 5. Komisi Yudisial adalah lembaga yang berwenang menangani kasus pelanggaran etik dan perilaku hakim, termasuk tindakan suap, gratifikasi, dan kasus asusila. Kesimpulan: Jadi, badan peradilan yang berwenang menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim adalah Komisi Yudisial (D).