Gendhis P
15 November 2022 22:21
Iklan
Gendhis P
15 November 2022 22:21
Pertanyaan
suatu produk hukum yang berupa putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan keluar majelis. produk hukum ini dikeluarkan ketika mpr dan mprs masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara ketika belum ditemukan amandemen UUD 1945 produk hukum yang dimaksud adalah ... a. UU b. Perda c. Perpres d. ketetapan MPR
1
2
Iklan
Anonim
19 Desember 2023 06:33
<h1><strong>d. ketetapan MPR</strong></h1><p> </p><p>Ketetapan MPR adalah produk hukum MPR yang mengikat ke dalam dan keluar, mengikat kedalam berarti Ketetapan tersebut hanya berlaku bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengikat keluar berarti Ketetapan MPR berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, Lembaga Negara dan Penyelenggara Negara dan menjadi Haluan Negara dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR dikeluarkan ketika MPR dan MPRS masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945, yang mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga kenegaraan yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.</p>
d. ketetapan MPR
Ketetapan MPR adalah produk hukum MPR yang mengikat ke dalam dan keluar, mengikat kedalam berarti Ketetapan tersebut hanya berlaku bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengikat keluar berarti Ketetapan MPR berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, Lembaga Negara dan Penyelenggara Negara dan menjadi Haluan Negara dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR dikeluarkan ketika MPR dan MPRS masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945, yang mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga kenegaraan yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
· 0.0 (0)
Iklan
Salsabila M
Community
22 Juni 2024 07:04
<p>Produk hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah <strong>d. ketetapan MPR</strong>.</p><p>Penjelasan:</p><ul><li>Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, yang pada saat itu berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara sebelum ditemukannya amandemen UUD 1945. Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam dan di luar Majelis, yang berarti harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah dan masyarakat.</li></ul><p>Pilihan lain seperti UU (Undang-Undang), Perda (Peraturan Daerah), dan Perpres (Peraturan Presiden) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam dan di luar lembaga yang mengeluarkannya sebagaimana halnya ketetapan MPR.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
Produk hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah d. ketetapan MPR.
Penjelasan:
- Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, yang pada saat itu berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara sebelum ditemukannya amandemen UUD 1945. Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam dan di luar Majelis, yang berarti harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah dan masyarakat.
Pilihan lain seperti UU (Undang-Undang), Perda (Peraturan Daerah), dan Perpres (Peraturan Presiden) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam dan di luar lembaga yang mengeluarkannya sebagaimana halnya ketetapan MPR.
· 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
