Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer...

Question

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer

Sulthan R · Accepted Answer

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia lebih mengacu pada sistem kapitalisme. Pada masa itu, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta untuk beroperasi dan berinvestasi di Indonesia tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.

Pemerintah juga memberikan insentif dan perlindungan bagi investasi asing dan industri yang baru berkembang. Namun, pada saat yang sama, kebijakan proteksi juga diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing.

Selain itu, pada masa Demokrasi Parlementer, perdagangan bebas menjadi kebijakan utama pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Pemerintah juga mengejar kebijakan ekspor yang agresif dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan devisa dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, sistem ekonomi ini belum sepenuhnya terbuka dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Kesenjangan ekonomi antara kelas atas dan bawah masih cukup besar, dan kelas menengah masih sedikit. Selain itu, kemiskinan dan pengangguran juga masih menjadi masalah serius di masa itu.

Salsabila M · Accepted Answer

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteks spesifiknya. Namun, ada beberapa ciri umum yang mungkin terkait dengan sistem ekonomi dalam konteks demokrasi parlementer:

Ekonomi Campuran: Banyak negara dengan sistem demokrasi parlementer menganut sistem ekonomi campuran, di mana terdapat campuran antara elemen-elemen ekonomi pasar dan intervensi pemerintah. Pemerintah biasanya memiliki peran dalam mengatur ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan publik, sementara sektor swasta juga memiliki ruang untuk beroperasi dan berinovasi.

Keseimbangan antara Pasar dan Intervensi Pemerintah: Dalam sistem demokrasi parlementer, kebijakan ekonomi biasanya mencari keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai regulator untuk memastikan persaingan yang adil, mengatasi ketidaksetaraan, dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Perlindungan Hak-hak Konsumen dan Kesejahteraan Sosial: Sistem demokrasi parlementer sering menempatkan penekanan pada perlindungan hak-hak konsumen dan kesejahteraan sosial. Pemerintah mungkin mengadopsi kebijakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, menangani ketidaksetaraan pendapatan, dan menyediakan layanan publik yang merata dan terjangkau.

Sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa