sebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sesuai undang-undang No 12 tahun 2011

Halo Velyn V, kakak bantu jawab ya. Jawaban: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah (PP). 5. Peraturan Presiden (Perpres). 6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota). Cermati penjelasan berikut ya! Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan, undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juga dijelaskan pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah (PP). 5. Peraturan Presiden (Perpres). 6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota). Semoga bermanfaat ya.