sebutkan program kerja kabinet Indonesia dari tahun 1950-1959

Hai Fazaaa F Kakak bantu jawab ya. • Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Selama kabinet ini beroperasi, terdapat tujuh program kerja yang dilaksanakan, yaitu: Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950. • Kabinet Sukiman-Suwiryo. Program kerja yang dibuat dalam kabinet ini adalah: Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan beas pejuang dalam lapangan pembangunan • Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indoensia Serikat (RIS) Enam program kerja yang dilaksanakan dalam kabinet ini yaitu: Organisasi Negara Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah Menyederhanakan organisasi Pemerintah Pusat Kemakmuran Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat • Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, Program kerja yang dilakukan dalam kabinet ini adalah: Dalam Negeri Keamanan: Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Pemilihan Umum: Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR Kemakmuran dan Keuangan • Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional, karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Program kerja yang dijalankan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai berikut: Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. • Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Program kerja yang berjalan dalam kabinet ini adalah: Pembatalan KMB Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara unilateral, baik secara formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Irian Barat Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional. Membentuk provinsi Irian Barat. • Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Program kerja dalam kabinet ini yaitu: Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB Perjuangan Irian Barat Mempergiat Pembangunan Berakhirnya Kabinet Djuanda disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Kabinet Natsir Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Selama kabinet ini beroperasi, terdapat tujuh program kerja yang dilaksanakan, yaitu: Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 dalam UUD Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dalam bidang Kesehatan dan kecerdasan Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat Selama masa Kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, APRA, dan Gerakan RMS. Karena banyaknya masalah pemberontakan, pada 22 Januari 1951, parlemen Indonesia menyampaikan Mosi Tidak Percaya yang diikuti dengan mundurnya Natsir dari jabatannya. Kabinet Sukiman-Suwiryo Setelah Kabinet Natsir berhenti, kabinet kedua yang dibentuk adalah Kabinet Sukiman-Suwiryo. Program kerja yang dibuat dalam kabinet ini adalah: Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan beas pejuang dalam lapangan pembangunan. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Mempercepat otonomi daerah. Menyiapkan undang-undang tentang Pengakuan Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja sama (collectieve arbeidsovereenkomst) Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unite Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat.. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Sayangnya, karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman-Suwiryo jatuh. Mosi tidak percaya tersebut merupakan pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act (MSA). Kabarnya, kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Akibatnya, terjadi pertentangan dari Partai Masyumi dan PNI terhadap tindakan Sukiman. Sukiman terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Wilopo Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indoensia Serikat (RIS) Enam program kerja yang dilaksanakan dalam kabinet ini yaitu: Organisasi Negara Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah Menyederhanakan organisasi Pemerintah Pusat Kemakmuran Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat Melanjutkan usaha perubahan agrarian Keamanan Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman Perburuhan Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional Pendidikan dan Pengajaran Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Luar Negeri Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan activiteit yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar unie-statuut mejadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama satu tahun, karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastroamijoyo I Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah kabinet keempat yang berjalan pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, Program kerja yang dilakukan dalam kabinet ini adalah: Dalam Negeri Keamanan: Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Pemilihan Umum: Segera melaksanakan pemilu untuk Konstituante dan DPR Kemakmuran dan Keuangan: Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Organisasi Negara: Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Memberantas korupsi dan birokrasi Perburuhan: Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya. Perundang-undangan: Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan. Irian Barat Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Politik Luar Negeri Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unie-statuut menjadi hubungan internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali lain-lain perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara. Kebijaksanaan Pemerintah Mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Selama Kabinet Ali Sastroamijoyo I berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Karena masalah ini sulit ditangani, Partai NU dan partai-partai lainnya pun menarik menteri-mernterinya yang menjabat di Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Ali Sastroamijoyo I kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden pada 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhenti, kabinet yang menggantikannya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini bertugas pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap juga disebut sebagai Kabinet Nasional, karena terdapat 13 partai yang tergabung dalam kabinet ini, didominasi oleh Partai Masyumi. Program kerja yang dijalankan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai berikut: Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, contohnya kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Memberantas korupsi. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956, karena tugas-tugasnya telah selesai. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Usai Kabinet Burhanuddin Harahap bubar, dibentuklah Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini bertugas pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Program kerja yang berjalan dalam kabinet ini adalah: Pembatalan KMB Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara unilateral, baik secara formil maupun materil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibatnya. Irian Barat Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti-kolonialisme di dunia internasional. Membentuk provinsi Irian Barat. Luar Negeri Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Dalam Negeri Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan, ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Setelah satu tahun bertugas, pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Alasannya adalah karena terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Program kerja dalam kabinet ini yaitu: Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB Perjuangan Irian Barat Mempergiat Pembangunan Berakhirnya Kabinet Djuanda disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin, di mana Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Semoga Membantu Ya : - )