Rohma N

21 Maret 2022 14:29

Iklan

Rohma N

21 Maret 2022 14:29

Pertanyaan

sebutkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam good governance

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

00

:

08

:

57

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

W. Koko

24 Maret 2022 09:38

Jawaban terverifikasi

Halo Rohma, terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: 1. Partisipasi. 2. Hukum. 3. Transparansi. 4. Responsif. 5. Berorientasi konsensus. 6. Adil dan bersifat umum. 7. Efektif dan efisien. 8. Pertanggung jawaban. Berikut ini penjelasannya. 1. Partisipasi. Dalam partisipasi pembangunan pemerintah mempunyai peran penting untuk melakukan pengaturan. Dimana sumber daya alam dan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat. 2. Hukum. Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung. Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk proses keberlangsungan kehidupan bernegara. 3. Transparansi. Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapat diakses untuk keseluruhan anggota komunitas. Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi dan keputusan. 4. Responsif. Dalam kaidah good governance disini, responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen stakeholder dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. 5. Berorientasi konsensus. Pengaturan yang baik, pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak, kalaupun ada keberpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial. 6. Adil dan bersifat umum Kategori adil dan bersifat umum harus dilandaskan pada etika yang dianut secara bersama, hal ini disebabkan karena keberagaman yang ada dalam komunitas di Indonesia. Dimana dalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatu komunitas tertentu terhadap komunitas yang lain, konsep satu keadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secara adil. 7. Efektif dan efisien. Konsep efektifitas dalam good governance berarti suatu proses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antara kebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah output yang berguna dan juga output yang tidak berguna. 8. Pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban sebagai kunci dari good governance. Tidak hanya kelembagaan pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai stakeholder. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah seperti paparan diatas. Semoga membantu.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

28

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

19

2.2

Lihat jawaban (3)