Sebutkan peralatan operasional dan konstitusional yang mengatur tentang otonomi daerah!

Halo, Grace, terimakasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Landasan hukum otonomi Daerah di Indonesia antara lain. 1. UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Tap MPR no XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 5. Tap MPR no IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Berikut ini penjelasannya: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum adalah suatu peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatn pendidikan. Landasan hukum otonomi Daerah di Indonesia antara lain. 1. UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Tap MPR no XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 5. Tap MPR no IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga Membantu ya.