Nabila F
14 Oktober 2023 11:34
Iklan
Nabila F
14 Oktober 2023 11:34
Pertanyaan
Sebutkan masing-masing 5 contoh sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam hubungan antar perundang-undangan!
Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb
Habis dalam
02
:
17
:
44
:
40
89
1
Iklan
Faiz D
Community
14 Oktober 2023 16:40
Dalam konteks perundang-undangan, sinkronisasi vertikal dan horizontal mengacu pada koordinasi dan konsistensi antara berbagai tingkatan peraturan hukum (vertikal) dan antara peraturan di tingkat yang sama (horizontal). Berikut adalah contoh-contoh sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam hubungan antar perundang-undangan:
Sinkronisasi Vertikal:
1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pelaksanaan: Sinkronisasi vertikal terjadi ketika peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara atau konstitusi, harus sejalan dengan peraturan di tingkat yang lebih rendah, seperti undang-undang dan peraturan pelaksanaan. Ini memastikan bahwa aturan yang lebih rendah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam konstitusi.
2. Undang-Undang Nasional dan Undang-Undang Daerah: Di banyak negara, sinkronisasi vertikal terjadi ketika undang-undang di tingkat nasional (pusat) harus sejalan dengan undang-undang di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Ini menciptakan kerangka hukum yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga: Di beberapa negara, menteri atau lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan. Sinkronisasi vertikal memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau lembaga tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.
Sinkronisasi Horizontal:
1. Konsistensi Antara Undang-Undang: Sinkronisasi horizontal antara undang-undang mencakup penciptaan aturan yang konsisten dalam topik yang sama. Misalnya, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, perpajakan, atau kesehatan harus sejalan dan konsisten satu sama lain.
2. Peraturan Berbagai Kementerian atau Lembaga: Di dalam pemerintahan, berbagai kementerian atau lembaga dapat mengeluarkan peraturan. Sinkronisasi horizontal memastikan bahwa peraturan-peraturan ini tidak bertentangan satu sama lain atau menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
3. Peraturan dalam Konteks Khusus: Di beberapa kasus, sinkronisasi horizontal diperlukan dalam konteks yang lebih spesifik. Misalnya, ketika berbagai lembaga terlibat dalam pengaturan aspek keamanan pangan, harus ada konsistensi dalam peraturan-peraturan yang mereka terapkan.
Tujuan dari sinkronisasi vertikal dan horizontal adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten, jelas, dan tidak bertentangan antara berbagai peraturan dan tingkatan perundang-undangan. Hal ini penting agar hukum dapat diterapkan dengan efektif dan memastikan perlindungan hukum yang adil dan konsisten bagi warga negara.
· 0.0 (0)
Iklan
Tanya ke Forum
Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!