sebutkan landasan hukum otonomi daerah di Indonesia

Hallo Rakhma, kakak bantu jawab ya :) Jawabannya adalah 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 5.Undang-undang No. 33 Tahun 2004 6.Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanan otonomi daerah di Indonesia, baik dalam UUD 1945, dalam Ketetapan MPR RI atau dalam undang-undang. Landasan hukumnya yaitu : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-2, pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. 3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004). Jadi, landasan hukum otonomi daerah yaitu UUD 1945 Pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2., Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu :)