Sebutkan hubungan pokok pikiran dengan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Nanda R

Community

26 Mei 2024 05:26

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan garis besar atau konsep dasar yang menjadi landasan bagi penyusunan pasal-pasal dalam UUD tersebut. Hubungan antara pokok pikiran dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:Kedaulatan Rakyat: Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi penyusunan pasal-pasal yang menetapkan mekanisme demokratis dalam pemerintahan, seperti pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan kebebasan berserikat.Persatuan Indonesia: Pokok pikiran persatuan Indonesia menentukan arah bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan (SARA), serta mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara.Keadilan Sosial: Pokok pikiran keadilan sosial menjadi dasar bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, penghapusan kemiskinan, dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pokok pikiran kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan dasar bagi penyusunan pasal-pasal yang mengatur struktur pemerintahan, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan mekanisme pengambilan keputusan.Kesejahteraan Rakyat: Pokok pikiran kesejahteraan rakyat membentuk landasan bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang sehat.

Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan garis besar atau konsep dasar yang menjadi landasan bagi penyusunan pasal-pasal dalam UUD tersebut. Hubungan antara pokok pikiran dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kedaulatan Rakyat: Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi penyusunan pasal-pasal yang menetapkan mekanisme demokratis dalam pemerintahan, seperti pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan kebebasan berserikat.

Persatuan Indonesia: Pokok pikiran persatuan Indonesia menentukan arah bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan (SARA), serta mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara.

Keadilan Sosial: Pokok pikiran keadilan sosial menjadi dasar bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, penghapusan kemiskinan, dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pokok pikiran kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan dasar bagi penyusunan pasal-pasal yang mengatur struktur pemerintahan, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Kesejahteraan Rakyat: Pokok pikiran kesejahteraan rakyat membentuk landasan bagi penyusunan pasal-pasal yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang sehat.

· 0.0 (0)

Salsabila M

Community

22 Juni 2024 06:25

Hubungan antara pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan pasal-pasal dalam UUD tersebut adalah sebagai berikut:Ketuhanan Yang Maha Esa: Pokok pikiran ini tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Indonesia.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini tercermin dalam berbagai pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak, perempuan, dan masyarakat adat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Persatuan Indonesia: Pokok pikiran ini ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur tentang persatuan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal ini juga menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keutuhan NKRI.Kedaulatan Rakyat: Nilai ini tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, seperti Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip keadilan sosial.Setiap pasal dalam UUD 1945 mengimplementasikan atau mengatur pengakuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan, sehingga menjadikan UUD ini sebagai landasan hukum yang mengikat untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam pembukaan UUD 1945 demi tercapainya cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia.

Hubungan antara pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan pasal-pasal dalam UUD tersebut adalah sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa: Pokok pikiran ini tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai ini tercermin dalam berbagai pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak, perempuan, dan masyarakat adat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia: Pokok pikiran ini ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur tentang persatuan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal ini juga menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga keutuhan NKRI.

Kedaulatan Rakyat: Nilai ini tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, seperti Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Nilai ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip keadilan sosial.

Setiap pasal dalam UUD 1945 mengimplementasikan atau mengatur pengakuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan, sehingga menjadikan UUD ini sebagai landasan hukum yang mengikat untuk menegakkan prinsip-prinsip dalam pembukaan UUD 1945 demi tercapainya cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia.

· 0.0 (0)

Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

3.5

Jawaban terverifikasi

Manfaat dari hormat menghormati antar umat yang berbeda agama adalah... A. Tercipta kerukunan antara umat beragama B. Dapat mempelajan agama lain C. Menambah pengetahuan agama lain D. Disayangi oleh orang yang beda agama

0.0

Jawaban terverifikasi

Tolong Bantu Jawab ya

0.0

Jawaban terverifikasi

nilai keadilan dalam berlalu lintas

0.0

Jawaban terverifikasi

Penyelenggara pemerintah negara menurut undang-undang dasar adalah

1.0

Jawaban terverifikasi