Sebutkan dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional!

Hallo Putri D, Jawaban tersebut di dalam pembahasan di bawah Pembahasan. Lembaga peradilan menjadi lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga peradilan dibentuk untuk membantu rakyat dalam mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga peradilan ni dipegang sepenuhnya oleh kekuasaan kehakiman, di mana di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dasar hukum dari terbentuknya lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, yaitu: 1. Pacasila terutama sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 2. UUD 1945 Bab IX Pasal 24 ayat 2 dab ayat 3. 3. UU RI No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. 4. UU RI No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. 5. UU RI No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 6. UU RI No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak 7. UU RI No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 8. UU RI No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 9. UU RI No.8 Tahun 2004 renrang perubahan atas UU RI No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. 10. UU RI No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986 tentang peradilan agama 11. UU RI No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 12. UU RI No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 13. UU RI No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. 14 UU RI No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 15. UU RI No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. 16. UU RI No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No.5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. 17. UU RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No.7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 18. UU RI No.8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas UU RI No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasan kehakiman. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut sudah di sebutkan dalam pembahasan di atas. Semoga Jawaban Membantu :)