Sebut dan jelaskan fungsi APBN dan APBD menurut UU Nomor 17 Tahun 2003.

Jawabannya adalah fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Simak penjelasan berikut! Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi dari APBN dan APBD ialah sebagai berikut: 1. Fungsi Otorisasi, yaitu menjadi dasar untuk negara/daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. 2. Fungsi Perencanaan, yaitu APBN/APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. 3. Fungsi Pengawasan, yaitu APBN/APBD juga menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. 4. Fungsi Alokasi, yaitu dapat dikatakan sebagai penyediaan barang publik (sektor pembangunan). APBN/APBD bersumber dari pajak, kemudian dialokasikan untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. 5. Fungsi Distribusi, yaitu dana yang akan digunakan tidak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja, namun harus merata keseluruh daerah agar tidak terjadi ketimpangan. 6. Fungsi Stabilisasi, yaitu APBN/APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Jadi, jawabannya adalah fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi.