Sebagai hukum dasar tertulis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menepati kedudukan yang tertinggi, hal ini berarti... A. Peraturan lain dibuat oleh badan yang berwenang sesuai kebutuhan B. Dalam pembuatan peraturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berdasarkan dan bersumberkan pada UUD NRI Tahun 1945 C. UUD terdiri dari pembukaan dan batang tubuh D. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden

Hai Ade R, terima kasih telah bertanya ke Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah B. Dalam pembuatan peraturan di bawah UUD NRI tahun 1945 harus berdasarkan dan bersumber pada UUD NRI tahun 1945. Mari kita simak pembahasan berikut. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 4. Pengganti Undang-Undang (Perppu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Peraturan Presiden 7. Peraturan Daerah Provinsi dan 8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adapun UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, maka segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah B. Dalam pembuatan peraturan dibawah UUD NRI tahun 1945 harus berdasarkan dan bersumberkan pada UUD NRI tahun 1945. Semoga membantu ya.