Program Politik Etis disebut juga politik balas jasa yang diusulkan oleh Van Deventer kepada pemerintahan Belanda yang terdiri dari 3 proram yaitu Irigasi, Transmigrasi dan Edukasi. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, namun dari realisasinya terdapat banyak penyimpangan antara lain...

Halo, Celine K. Kakak bantu jawab, ya. 😊 Beberapa penyimpangan pada program Politik Etis adalah irigasi yang tidak dilakukan pada sawah-sawah milik petani, diskriminasi pendidikan, dan migrasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Setelah sistem tanam paksa atau cultuurstelsel dihapuskan pada tahun 1870, pada tahun 1901 pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang dinamakan Politik Etis. Politik Etis merupakan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan rakyat pribumi. Dalam politik ini, terdapat tiga program, yaitu irigasi (pengairan sawah), edukasi, dan migrasi. Sayangnya, dalam praktiknya, kebijakan ini menyimpang dari tujuan awalnya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. • Irigasi hanya ditujukan pada sawah-sawah yang ditujukan untuk perkebunan swasta, bukan milik petani. • Terjadi diskriminasi pendidikan. Diskriminasi tersebut ditunjukkan melalui bentuk pendidikan dan sekolah yang berbeda antara anak-anak pegawai negeri dengan rakyat pribumi biasa. • Migrasi yang dilakukan ke daerah luar Jawa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ke daerah-daerah yang memiliki banyak perkebunan milik Belanda. Mereka dijadikan kuli kontrak dengan upah murah dan memiliki peraturan dengan nama Poenale Sanctie. Semoga membantu. 😊