Christina A

04 Mei 2022 18:44

Iklan

Christina A

04 Mei 2022 18:44

Pertanyaan

Prinsip demokrasi Pancasila sudah dilaksanakan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Adapun wujud .pelaksanaan demokrasi dalam konteks otonomi daerah adalah .... A. menegakkan HAM di setiap daerah otonom B. pengadilan mengadili kasus pelanggaran hukum secara adil c. melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung D. pembuatan undang-undang oleh DPRD E. pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

17

:

49

:

18

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

R. Sari

Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

17 Juni 2022 13:23

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Salah satu penerapan prinsip demokrasi Pancasila yaitu pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Karena di Indonesia menerapkan otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri, maka pelaksanaan pemilihan umum juga diselenggarakan oleh daerah. Adapun contoh pelaksanaan demokrasi dalam konteks otonomi daerah adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dalam konteks otonomi daerah adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga jawaban yang tepat adalah C.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

8

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

10

2.2

Lihat jawaban (3)