Peristiwa penting di Indonesia setelah sidang BPUPKI yang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 adalah .... a. pembentukan PPKI b. pengumuman Soekarno menjadi ketua PPKI c. pembentukan Panitia Kecil pimpinan Soekarno d. Jakarta Charter

Hai, Rahmat S. Kakak bantu jawab ya Jawaban yang benar adalah D. Jakarta Charter Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945 membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Beberapa tokoh mengemukakan pandangan-pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia. Tokoh - tokoh tersebut antara lain Moh. Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Berikut merupakan rumusan dasar negara yang digagas oleh Moh. Yamin pada 31 Mei 1945: 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Pada hari yang sama Prof. Soepomo yang juga mengemukakan gagasannya, di antaranya: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan sosial Ir. Soekarno. Beliau menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945, di antaranya: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat dan demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang Maha Esa Kelima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno dinamakan Pancasila. OIeh karena itu, pada 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga sidang BPUPKI pertama ini berakhir, BPUPKI belum menghasilkan rumusan tentang dasar negara yang pasti. Namun, masih berbentuk pandangan-pandangan umum tentang dasar negara Indonesia. Hal inilah yang membuat BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil atau yang disebut dengan panitia sembilan. Hasil dari pertemuan panitia sembilan yakni rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Jakarta Charter Semoga membantu.