Perhatikan wacana berikut. Indonesia menjadi negara kepulauan pertama yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS). Kapal asing yang melintasi wilayah perairan pada alur laut tersebut tidak dikenakan biaya. Biaya hanya dikenakan pada kapal asing yang melintas dan menggunakan layanan tertentu, misalnya layanan sukarela pemanduan kapal. Namun, kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dapat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, contohnya kapal tanker minyak berisiko bocor. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia untuk meminimalisasi risiko tersebut, agar kondisi perairan tetap terjaga?

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan oleh kapal asing: 1. Penegakan Hukum: Menerapkan dan menegakkan hukum dan regulasi yang ketat tentang standar keselamatan dan lingkungan untuk kapal asing. Ini bisa mencakup regulasi tentang pengelolaan limbah, standar keselamatan kapal, dan sanksi untuk pelanggaran. 2. Inspeksi dan Pemantauan: Melakukan inspeksi rutin pada kapal asing untuk memastikan mereka mematuhi standar keselamatan dan lingkungan. Ini bisa dilakukan oleh otoritas pelabuhan atau lembaga pemerintah lainnya. 3. Kerjasama Internasional: Bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mempromosikan standar keselamatan dan lingkungan yang lebih tinggi di laut. 4. Edukasi dan Pelatihan: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada awak kapal tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan cara-cara untuk mencegah dan merespons kebocoran minyak atau insiden pencemaran lainnya. 5. Persiapan Tanggap Darurat: Mempersiapkan rencana dan kapasitas tanggap darurat untuk mengatasi kebocoran minyak atau insiden pencemaran lainnya. Ini bisa mencakup tim tanggap darurat, peralatan, dan prosedur. - 😁🙏🏻