Perhatikan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berikut! (1) Kekuasaan negara tertinggi ada ditangan MPR. (2) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (3) MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam undang-undang. (4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi setelah MPR. Pada pokok-pokok sistem pemerintahan tersebut yang sesuai dengan UUD 1945 setelah amandemen adalah... a. (2) dan (3) b. (1) dan (4) c. (3) dan (4) d. (1), (2) dan (3) e. (2), (3) dan (4)

Halo Christina, kakak bantu ya. Jawaban yang tepat adalah A. (2) dan (3). Pembahasan: Pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang konstitusional dimana didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan setelah Amandemen: 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. 7. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran). Berdasarkan uraian di atas, maka jawaban yang tepat adalah A. (2) dan (3). Semoga membantu ya. Terima kasih sudah bertanya di RoboGuru.