perhatikan data berikut! (1) rakyat yang memiliki tanah tetap harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. (2) jatah tanah untuk tanaman yang berkualitas ekspor melebihi seperlima dari tanah harapan. (3) lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tidak dikenal pajak tanah. (4) setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani. (5) kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ditunjukkan oleh nomor .... a. 1,2,3 b. 1,3,5 c. 2,3,4 d. 2,4,5 e. 3,4,5

Jawaban yang tepat yaitu d. 2, 4, dan 5. Sistem tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch yaitu untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu, kas pemerintahan Belanda mengalami kekosongan. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan rempah-rempah. Kebijakan tanam paksa memiliki sejumlah ketentuan yang sebenarnya tidak terlalu membebani rakyat pribumi. Namun, dalam perkembangannya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap sistem tanam paksa sehingga menyebabkan kehancuran perekonomian serta penderitaan bagi rakyat pribumi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu sebagai berikut. 1. Rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. 2. Ketentuan luas lahan yang digunakan untuk tanam paksa melebihi dari yang sudah ditetapkan. 3. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. 4. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak yang seharusnya milik rakyat ternyata tidak dikembalikan. 5. Gagal panen yang seharusnya menjadi tanggung jawab Belanda tetap dibebankan kepada rakyat. Jadi, jawaban dari pertanyaan diatas adalah d. 2, 4, dan 5.