Adam A

16 Juli 2022 09:27

Iklan

Adam A

16 Juli 2022 09:27

Pertanyaan

Perhatikan data berikut ! 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 2. Menetapkan GBHN 3. Memilih presiden dan wakil presiden 4. Melantik presiden dan wakil presiden 5. Memberhentikan presiden dan wakil presiden Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor…. a. nomor 1,4,5 b. nomor 2,3,4 c. nomor 2,4,5 d. nomor 3,4,5 e. nomor 1,2,3

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

21

:

50

:

06

Klaim

41

4

Jawaban terverifikasi

Iklan

I. Utami

Mahasiswa/Alumni Universitas Terbuka

20 Juli 2022 00:34

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang tepat adalah a. Nomor 1, 4, 5. MPR merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai UUD 1945. Kewenangan MPR setelah Amandemen 1945 antara lain: - Mengubah dan menetapkan UUD. - Melantik presiden dan wakil presiden. - Memberhentikan presiden Dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah a. Nomor 1, 4, 5.


Iklan

Yeni R

28 Maret 2023 01:19

Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksanaan kekuasaan legislatif yang pengatur dan batasannya ditetapkan oleh UUD negara republik Indonesia tahun 1945 contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah


Erlan P

18 Maret 2024 03:24

Penyelenggara Negara perlu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimintif dalam penyelenggara Negara atas asas


JoelBuangbatu J

26 Maret 2024 02:34

Pada hakikatnya sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara yang demokratis, apabila didalam pemerintahan tersebut rakyat yang memiliki persamaan didepan hukum. Memiliki kesempatan untuk Berpartsipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi…… (2 Poin)


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

39

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

59

2.2

Lihat jawaban (3)