<h1><strong>a. (2), (3), (4), dan (5)</strong></h1><p>&nbsp;</p><p>Asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah asas-asas yang bermakna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan berbagai hal, seperti tujuan, lembaga pembentuk, jenis, hierarki, materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:</p><ul><li>Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</li><li>Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.</li><li>Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.</li><li>Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.</li><li>Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</li><li>Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.</li><li>Asas keterbukaan, yaitu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.</li></ul>