Perhatikan asas-asas berikut! 1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. 4) Ketertiban dan kepastian hukum. Asas tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh angka .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 2) dan 4) d. 3) dan 4)

Jawaban : b. 2 dan 3 Perhatikan penjelasan berikut : Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan : 1. Kejelasan hukum. Kejelasan hukum memiliki maksud setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat memiliki maksud setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. 3. Jenis, hierarki, dan materi muatan harus sesuai. Jenis, hierarki, dan materi muatan harus sesuai memiliki maksud pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. 4. Dapat dilaksanakan. Dapat Dilaksanakan memiliki maksud bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan berlakunya peraturan di masyarakat. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kedayagunaan dan kehasilgunaan memiliki maksud peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Tujuannya supaya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan memiliki maksud peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.Sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti masyarakat, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. 7. Keterbukaan Keterbukaan memiliki maksud peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Jadi, jawaban pertanyaan di atas adalah b. 2 dan 3