perbedaan struktur lembaga berdasarkan UUD sebelum amandemen dan masa demokrasi terpimpin

Hai Senjaa S, kakak bantu jawab ya. Pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer dan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pemerintahan terpimpin. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. 1. Demokrasi Liberal. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950). Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara (voting) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing dari pada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi Liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun 1945) dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer dijalankan oleh tujuh kabinet dengan masa jabatan berbeda. Ketujuh kabinet itu adalah : 1. Kabinet Natsir dengan masa jabatan antara 6 September 1950 – 18 April 1951, 2. Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 – 26 April 1952, 3. Kabinet Wilopo dengan masa jabatan antara 19 Maret 1952 – 2 Juni 1953, 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa jabatan antara 31 Juli 1953 – 24 Juli 1955, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan antara 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956, 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa jabatan antara 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 7. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dengan masa jabatan antara 9 April 1957 – 10 Juli 1959 (Matroji, 2002: 69-70). Pada masa Demokrasi Parlementer ini juga dibentuk konstituante, sebuah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi Indonesia 2. Demokrasi terpimpin Pada tahun 1959, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem Demokrasi Terpimpin, yaitu sistem Demokrasi yang berpusat pada pemimpin negara/ kepemimpinan presiden yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sistem Demokrasi Terpimpin dimulai setelah dikeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 05 juli 1959 oleh Presiden Soekano dan menjadi langkah baru perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Pada masa ini Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden sumur hidup, terjadi pembubaran badan konstituante, penyederhanaan partai politik, pembubaran DPR hasil pemiu 1955, perubahan dalam konsep Pancasila menjadi Nasakom( Nasional, Agama, Komunis) Semoga membantu yaa :))