perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Meikarlina S

Community

29 Oktober 2023 00:16

Jawaban terverifikasi

<p>Sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki peran sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman pembangunan nasional.</p><p>Namun, setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, peran MPR mengalami perubahan. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Kewenangan tersebut dialihkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.</p>

Sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki peran sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman pembangunan nasional.

Namun, setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, peran MPR mengalami perubahan. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Kewenangan tersebut dialihkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

· 3.9 (7)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

3.7

Jawaban terverifikasi

mengapa kita harus selektif terhadap pengaruh iptek

5.0

Jawaban terverifikasi

arbitrase merupakan salah satu peranan hukum internasional dalam menyelesaikan masalah – masalah internasional, artinya penyelesaian persengketaan melalui

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

2.2

Lihat jawaban (3)

apa visi dan misi organisasi APEC?

0.0

Jawaban terverifikasi