perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen!

<p>Sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki peran sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai pedoman pembangunan nasional.</p><p>Namun, setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, peran MPR mengalami perubahan. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat dan mengubah undang-undang dasar negara. Kewenangan tersebut dialihkan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.</p>