perbedaan pemerintahan orde baru dan orde lama

Hai Ayudia, Kaka bantu jawab yaa. Masa Orde Lama, Indonesia masih sering berganti-ganti sistem pemerintahan dan berusaha untuk mencapai kemerdekaan secara penuh. Sedangkan pemerintahan Orde Baru banyak berpusat dengan kekuaan kemiliteran dan fokus pada stabilias ekonomi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yukk pahami penjelasan berikut ini. 1) Orde Lama Indonesia yang baru merdeka berjuang sekuat mungkin membentuk sebuah pemerintahan yang baik untuk rakyat, disamping pihak Belanda yang secara terus-menerus masih ingin menguasai Indonesia. Pada tahun 1949, Indonesia diakui kedaulatannya dan menjadi bentuk negara serikat yakni RIS. Sistem ini tidak bertahan dalam waktu yang lama, banyak pihak Indonesia yang menghendaki untuk kembali ke bentuk Republik Indonesia. Tahun 1950, Indonesia menggunakan Demokrasi Liberal dengan sistem parlementer. Demokrasi ini juga tidak bertahan lama, memicu ketidakstabilan politik Indonesia karena seringnya pergantian kabinet dan perdana menteri. Situasi di Indonesia juga semakin ruyam karena adanya banyak pergolakan bahkan di antara rakyat kita sendiri, persatuan sedang diperjuangkan pada masa ini. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengubah sistem menjadi Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan ini menggabungkan tiga kekuatan besar yakni nasionalis, komunis dan agama. Namun, nyatanya hal ini menjadi bumerang bagi Soekarno, karena komunis dengan agama dan nasionalis sangat sulit untuk disatukan. Puncaknya pada peristiwa G 30S PKI, Soekarno mendapat banyak proses dari kalangan mahasiswa dan disinilah periode orde baru dimulai. 2) Orde Baru Tugas utama dan berat bagi Presiden Soeharto adalah menstabilkan politik dan ekonomi Indonesia yang sedang kacau pasca inflasi yang terjadi di Orde Lama. Presiden Soeharto menerapkan kembali beberapa kebijakan Politik Bebas Aktif dengan mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan berperan dalam pembentukan ASEAN. Soeharto melakukan fusi partai, Soeharto melaksanakan Demokrasi Pancasila dan merevisi seluruh Undang-Undang yang dianggap tidak sesuai dengan hakikat demokrasi. Presiden Soeharto juga banyak fokus pada kebijakan yang meningkatkan taraf hidup seperti pendidikan, pertanian, dan kesehatan . Semoga membantu!