<p>Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, lebih memenuhi asas:</p><p><strong>d. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan</strong></p><p>Penjelasan:</p><ul><li>Asas kedayagunaan (utility) berarti bahwa kebijakan atau produk yang dihasilkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau pemakainya. Dalam konteks ini, kebijakan penerbitan KTP berbasis NIK secara nasional bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan administrasi penduduk secara efisien dan efektif.</li><li>Asas kehasilgunaan (effectiveness) mengacu pada pencapaian tujuan dari suatu kebijakan atau produk. KTP berbasis NIK dapat meningkatkan keakuratan dan keamanan dalam identifikasi penduduk, serta memfasilitasi berbagai layanan publik dan administrasi yang memerlukan identitas resmi.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>