Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggu...

Question

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....

2 poin

A. presiden, wakil presiden dan anggota DPR

B. presiden, wakil presiden, dan para menteri negara

C. gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

D. presiden, wakil presiden, dan gubernur

E. para menteri negara, gubernur, dan DPR

E. Wardani · Accepted Answer

Halo Maysila. Kakak bantu jawab ya.

Jawaban untuk soal di atas adalah B.

Berikut pembahasannya.
Pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dibantu perangkat-perangkatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah pusat berpusat di ibukota negara. Unsur pemerintah pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri negara. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang dinamakan kabinet.

Jadi, penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas B. presiden, wakil presiden, dan para menteri negara.

Semoga membantu.

Haidar A · Answer

Affah i

Legend S · Answer

Evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan umum pemerintah, dan tindakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah pengertian….

Rizky P · Answer

Tnya di forum,bykan disini

Farkhatul M · Answer

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....*

3 poin

a. otonomi daerah

b. devolusi

c. dekonsentrasi

d. desentralisasi

e. kekontruksi

Rizky P · Answer

Tnya di forum, bukan disini

Eka N · Answer

aotonomi daerah

Kayla W · Answer

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dengan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas, merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip.....
*
1 poin
Seluas-luasnya
Desentralisasi
Regulasi
Nyata
Bertanggung jawab

Samsul M · Answer

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....

Fajar F · Answer

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang

Danu I · Answer

Perilaku warga negara berikut yang dapat dikategorikan sebagai pemicu rusaknya per-satuan dan kesatuan bangsa adalah

Celsia B · Answer

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem NKRI disebut .... 
*
2 poin
A. otonomi daerah
B. devolusi
C. dekonsentrasi
D. desentralisasi
E. kekontruksi

Reno A · Answer

Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus,daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya.salah satunya daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang termasuk kedalam daerah istimewa.berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Aceh adalah…

Faisal X · Answer

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah .

Faisal X · Answer

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah

Muhammad R · Answer

Berikut pelaksanaan demokrasi dalam priode 1959-1969 adalah

NUR F · Answer

8.	Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kalimat tersebut termuat dalam UUD 1945 Pasal...
a.	27 ayat 1
b.	27 ayat 2
c.	26 ayat 2
d.	26 ayat 1
e.	26 ayat 3

Dewa P · Answer

Tokoh yang mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya adalah

Evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan umum pemerintah, dan tindakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah pengertian….

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....* 3 poin a. otonomi daerah b. devolusi c. dekonsentrasi d. desentralisasi e. kekontruksi

Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang

Perilaku warga negara berikut yang dapat dikategorikan sebagai pemicu rusaknya per-satuan dan kesatuan bangsa adalah

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut .... * 2 poin A. otonomi daerah B. devolusi C. dekonsentrasi D. desentralisasi E. kekontruksi

Dengan adanya daerah istimewa dan daerah khusus,daerah tersebut diberikan kewenangan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya.salah satunya daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang termasuk kedalam daerah istimewa.berikut yang bukan merupakan keistimewaan dari Aceh adalah…

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah .

Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah

Berikut pelaksanaan demokrasi dalam priode 1959-1969 adalah

8. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kalimat tersebut termuat dalam UUD 1945 Pasal... a. 27 ayat 1 b. 27 ayat 2 c. 26 ayat 2 d. 26 ayat 1 e. 26 ayat 3

Tokoh yang mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya adalah

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa