Penyimpangan pada masa orde baru

Halo Holan Pada masa Orde Baru yang dimulai sejak 1966-1998, pada saat itu Suharto yang menjadi presiden berusaha memulihkan kondisi negara dengan mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa kebijakan yang dilakukan Suharto seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), pemerataan pembangunan, dan diadakan pemilu. Karena Suharto memerintah terlalu lama, menyebabkan banyak juga penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Diantaranya adalah banyaknya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Korpusi artinya mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, kolusi artinya melakukan kerjasama dengan cara yang tidak benar untuk mencapai sebuah tujuan, lalu nepotisme adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan cara membantu kerabat untuk mendapatkan kekuasaan atau harta. KKN merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melawan hukum. Penyimpangan selanjutnya adalah pembatasan hak berpendapat. Kebebasan berpendapat dalam tujuannya adalah untuk mendukung, mengawasi, mengkritik, dan memberi saran kepada penyelenggara pemerintah demi kemajuan bangsa. Namun, masa Orde Baru kebebasan berpendapat dibatasi dengan alasan mengganggu kestabilan negara. Penyimpangan lainnya adalah adanya dwifungsi ABRI. ABRI merupakan angkatan bersenjata yang memiliki fungsi kemiliteran, pada masa Orde Baru jadi memiliki fungsi lain, yaitu fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Dengan demikian penyimpangan masa Orde Baru adalah banyaknya KKN, dibatasinya hak berpendapat, dan adanya dwifungsi ABRI. Mapel: Sejarah Kelas: 9 SMP Topik: Masa Orde Baru sampai Reformasi Semoga membantu ya.