Penyebab munculnya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah . . . . a. pemerintah pusat diisi orang-orang dari Jawa b. belum meratanya alokasi biaya pembangunan daerah c. pemerintah pusat sibuk dengan konflik politik d. belum efektifnya sistem pemerintahan

<p>Jawaban yang tepat :<br><strong>b. belum meratanya alokasi biaya pembangunan daerah</strong><br><br>Pembahasan:&nbsp;<br>Munculnya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah pada masa Integrasi nasional disebabkan oleh belum meratanya alokasi biaya pembangunan daerah disetiap daerah selain di pusat pemerintahan yang berlokasi di pulau jawa. Perbedaan yang cukup signifikan antara anggaran pembangunan di pusat dan daerah menimbulkan kesenjangan antara pemerintahan pusat dan daerah sehingga berujung pada kekecewaan masyarakat diluar pemerintahan pusat (jawa) yang akhirnya berujung pada terbentuknya PRRI sebagai bentuk kekecewaan mereka.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>a) pemerintah pusat diisi orang-orang dari Jawa</strong></p><p>jawaban ini tidak sepenuhnya tepat karena orang orang luar jawa masih dilibatkan dalam kabinet walaupun tidak sebanyak orang orang jawa.</p><p><strong>c) pemerintah pusat sibuk dengan konflik politik</strong></p><p>Jawaban inipun tidak tepat karena terlepas banyaknya konflik politik yang terjadi tanggung jawab untuk mengurus berbagai daerah merupakan tanggung jawab pusat dan daerah yang artinya merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun stabilitas politik bangsa/negara. Sehingga ketegangan antara dan pusat bukan hadir dari faktor sibuknya pemerintah pusat dengan konflik politik</p><p><strong>d) belum efektifnya sistem pemerintahan.</strong></p><p>Belum efektifnya sistem pemerintahan pada waktu itu juga bukan jawaban yang tepat mengingat hal yang wajar karena bangsa ini baru saja merdeka dan banyak sekali hal hal yang perlu diperbaiki. Akan tetapi bagaimana pemerintah pusat bisa membawa keadalilan bagi setiap daerah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat untuk membagi berbagai hal sesuai porsinya. Oleh karena itu belum efektifnya sistem pemerintahan bukan jawaban yang tepat.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah :<br><strong>b. belum meratanya alokasi biaya pembangunan daerah</strong></p><p>&nbsp;</p>