pengurungan atow pembatasan SDA adalah warisan

<p>Pengurungan atau pembatasan Sumber Daya Alam (SDA) adalah warisan yang menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa hasil pencarian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek lingkungan dan ekonomi. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian:</p><p>- Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan MK tidak bersifat retroaktif, sehingga semua perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan (termasuk izin pengelolaan SDA) tetap berlaku.<br>- Masyarakat dan pengelola SDA dilarang melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan pemborosan, kerusakan fungsi air, kerusakan fungsi daerah tangkapan air, dan kerusakan lingkungan hidup.<br>- Valuasi ekonomi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menilai secara riil harga dari suatu barang dan jasa. Tujuan valuasi ekonomi antara lain untuk menentukan suatu bahan kimia yang akan dibatasi penggunaannya atau pelarangannya.<br>- Harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya kelautan dalam kerangka desentralisasi diperlukan untuk mengurangi atau menghindarkan timbulnya perbenturan atau konflik yang disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan dan tidak terpadunya penyusunan.<br>- Pemanfaatan sumberdaya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Meskipun sesungguhnya pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya kelautan Indonesia telah lama dilakukan oleh sejumlah departemen dan lembaga/instansi pemerintah non-departemen.<br>- Pengelolaan SDA harus memperhatikan aspek lingkungan dan ekonomi, serta dilakukan dengan hati-hati.</p><p>Dari hasil pencarian, dapat disimpulkan bahwa pengurungan atau pembatasan SDA adalah warisan yang menjadi perhatian banyak pihak. Pengelolaan SDA harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek lingkungan dan ekonomi. Valuasi ekonomi dapat digunakan untuk menilai harga suatu barang dan jasa, termasuk untuk menentukan suatu bahan kimia yang akan dibatasi penggunaannya atau pelarangannya. Harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya kelautan dalam kerangka desentralisasi diperlukan untuk mengurangi atau menghindarkan timbulnya perbenturan atau konflik yang disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan dan tidak terpadunya penyusunan.</p><p>&nbsp;</p>