Eka M

12 April 2022 15:16

Iklan

Eka M

12 April 2022 15:16

Pertanyaan

Pengertian Pasal 37 ayat 1

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

21

:

14

:

01

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

N. Nadzifah

17 Juni 2022 08:18

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah dalam sidang MPR, jika ingin membahas tentang usulan untuk merubah pasal-pasal di dalam UUD 1945, baru bisa di agendakan apabila 1/3 anggota MPR mengajukan usulan untuk merubah pasal-pasal UUD 1945. Simak pembahasan berikut! Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang MPR telah diatur di dalam UUD 1945. Salah satu wewenang MPR adalah untuk mengubah pasal-pasal di dalam UUD 1945. Pada pasal 37 ayat 1 UUD 1945 menyatakan syarat untuk mengadakan rapat untuk merubah pasal-pasal di dalam UUD 1945. Bunyi dari pasal 37 ayat 1 adalah "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat." Maka dari pasal tersebut, MPR baru bisa mengagendakan rapat untuk membahas usulan perubahan pasal-pasal UUD 1945 jika yang mengajukan usulan setidaknya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Sebagai contoh, apabila anggota MPR berjumlah 30 orang, maka setidaknya terdapat 10 orang yang mengajukan usulan untuk merubah pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah dalam sidang MPR, jika ingin membahas tentang usulan untuk merubah pasal-pasal di dalam UUD 1945, baru bisa di agendakan apabila 1/3 anggota MPR mengajukan usulan untuk merubah pasal-pasal UUD 1945.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

9

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

12

2.2

Lihat jawaban (3)