pengertian fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dpr sesuai pasal 22a uud pasal 22a

Hallo Rafaella, jawaban dari soal ini adalah membuat UU, menetapkan APBN, dan pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi dan Hak DPR dijelaskan dalam UUD Tahun 1945 pada Bab VII Pasar 20A. Pasal ini merupakan hasil dari Amandemen UUD 1945 kedua yang melakukan penambahan sebanyak 4 ayat. Adapun isi dalam Pasal 20A ayat 1 sampai ayat 4 yakni: 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Maka, bisa disimpulkan bahwa fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dpr sesuai pasal 20A adalah 1. Fungsi legislasi: DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR. 2. Fungsi anggaran: kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden) 3. Fungsi pengawasan: DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Semoga membantu ya.