Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembag...

Question

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri Negara selaku pemegang

I. Anjani · Accepted Answer

Halo, Fikri F. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab yaa.

Jawaban yang tepat adalah kekuasaan eksekutif.

Simak pembahasannya yuk.

Saat ini Bangsa Indonesia menerapkan pembagiaan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kekuasaan Eksekutif : Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri
Kekuasaan Legislatif : MPR, DPR, dan DPD
Kekuasaan Yudikatif : MA, MK, dan KY

Setiap kekuasaan tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Dalam kekuasaan eksekutif, lembaga nya bertugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan kekuasaan legislatif terdiri dari lembaga yang membuat Undang-Undang. Serta kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menghakimi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kekuasaan tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri Negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

Jadi, jawaban dari soal yang kamu tanyakan adalah kekuasaan eksekutif.

Semoga membantu ya, Fikri ;)

Rehan R · Answer

Aapabila presinden dan wakil presiden tidak dpat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksanaan tugas kepersidenan adalah

Akun F · Answer

Indonesia menganut sistem bikameral dalam lembaga legislatif, sebagaimana tercantum UUD 1945...

Alip S · Answer

Kegiatan yang menunjukkan kewenagan presiden sebagai kepala pemerintahan negara adalah...

Ferdi A · Answer

Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

Ferdi A · Answer

Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…

*

Riffal F · Answer

Kegiatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat disebut

Sandi S · Answer

Warga negara dan penduduk indonesia diatur dalam pasal :

Muh H · Answer

Makna dari nilai dasar adalah

Muh H · Answer

Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah

Wandiwahyudi H · Answer

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….

Muzai Y · Answer

Proses pengelolaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Dimana presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif tidak berjalan sendiri. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan

HASNITA H · Answer

yang tidak termasuk lembaga lembaga peradilan yaitu

Aldy S · Answer

Presiden Indonesia mempunyai dua jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara, presiden mengangkat duta setelah memperhatikan pertimbangan.

Aldy S · Answer

Presiden Indonesia mempunyai dua jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara, presiden mengangkat duta setelah memperhatikan pertimbangan.

ARIVA R · Answer

Kekuasan membentuk undang undang disebut juga kekuasaan legislatif.Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara .DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk UU .Hal ini diatur dalam pasal

Pak W · Answer

1. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …
a) kekuasaan legislatif
b) kekuasaan eksekutif
c) kekuasaan yudikatif
d) kekuasaan federatif
e) kekuasaan koordinatif

2. Semua negara pasti memiliki berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan / mempertahankan integrasi nasional. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional.
Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan dis integrasi nasional di Indonesia adalah ....
a) toleransi
b) Integrasi
c) Persaingan
d) Konflik SARA
e) Kesenjangan social

3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut….
a) Eksekutif
b) Legislatif
c) Yudikatif
d) Persuasif
e) Argumentatif

4. Berikut yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia adalah ….
a) Adat istiadat
b) Lambang negara
c) Bendera Nasional
d) Bahasa Indonesia
e) Lagu Kebangsaan

5. Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang disebut….
a) Eksekutif
b) Legislatif
c) Yudikatif
d) Persuasif
e) Argumentatif

6. Ancaman terhadap integrasi nasional yang berupa ancaman militer adalah ....
a) Korupsi
b) Narkoba
c) Terorisme
d) Kebodohan
e) Kemiskinan

Tio E · Answer

Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para Menteri negara selaku pemegang…

Komang D · Answer

Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasamya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati.

Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah untuk…

*
memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional
memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat
menghilangkan perbedaan antarsuku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
memperkecil segala hal yang ber- potensi menimbulkan konflik di Masyarakat

Komang D · Answer

Setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum, baik untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Partisipasi warga negara terhadap persitiwa tersebut yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dapat ditunjukkan dengan cara…

*
a.menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani
b.mempercayakan pilihannya kepada wakil-wakil rakyat
c.menghadiri setiap kegiatan kampanye salah satu calon
d.menjadi juru kampanye bagi salah satu pasangan calon