penerapan demokrasi sentralistrik merupakan penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada masa

<h2>Berikut beberapa bentuk-bentuk penyimpangan Pancasila yang dilakukan pada demokrasi sentralistik</h2><h2>&nbsp;1. Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Suharto sebagai simbol kekuasaan</h2><h2>2. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat. Sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.</h2><h2>&nbsp;3. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur (blurred) oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pansasila. Sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.</h2><h2>&nbsp;4. Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung di dalam kelima Pancasila. Di mana Suharto hanya mempercayakan orang-orang&nbsp;</h2><h2>5. Suharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk, dan oleh rakyat.</h2><h2>&nbsp;6. Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburnya heterogenitias, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir dan timbulah masalah SARA.</h2><h2>&nbsp;7. Seluruh organisasi harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. Suharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Karena kritikan menganggu ketidakstabilan negara. Sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah.</h2><h2>&nbsp;8. Diterapkannya demokrasi sentralistik yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh presiden. Selama Orba dalam kenyataannya Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat.terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi.</h2>