Pemerintahan pada masa reformasi menjamin kebebasan pers. Bagaimana upaya pemerintah pada masa reformasi menjamin kebebasan pers?

Hallo Alahsar B, Kakak bantu jawab ya. Kebebasan pers pada era reformasi mengutamakan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan UU No. 40 Tahun 1999. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada masa reformasi kewenangan pengawasan dan pengendalian atas kebebasan pers di Indonesia diberikan kepada Dewan Pers. Berbagai macam media cetak dan elektronik bermunculan pada masa refomasi. Era reformasi pun menjadi masa keterbukaan pers di Indonesia. Pers mulai menyampaikan kritik atas kinerja pemerintah Indonesia. Keterbukaan pers di Indonesia setelah era reformasi juga mengalami kondisi yang berubah-ubah berkaitan dengan fungsi pengendalian sosial pers atas pemerintahan. Keberhasilan gerakan reformasi melahirkan peraturan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara konstitusional disebutkan bahwa pikiran dan pendapat (HAM) di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Dalam pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta mencari, mengolah, menyampaiakan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Semoga membantu ya.