Pembiayaan kegiatan pembangunan pada masa orde lama

<p>Pada masa Orde Lama (1945-1966) di Indonesia, pembiayaan kegiatan pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, mengingat kondisi ekonomi yang cukup sulit pasca kemerdekaan dan pengaruh dari berbagai faktor domestik serta internasional. Berikut adalah beberapa cara dan sumber pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah pada masa Orde Lama:</p><p>1. <strong>Utang Luar Negeri</strong></p><ul><li><strong>Sumber Pembiayaan</strong>: Salah satu cara utama pemerintah Orde Lama untuk membiayai pembangunan adalah dengan meminjam dari luar negeri. Pada masa ini, Indonesia memperoleh bantuan ekonomi, pinjaman, dan hibah dari negara-negara seperti Uni Soviet, Cina, dan negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat), yang berharap Indonesia tetap menjadi negara yang pro-Barat atau non-blok.</li><li><strong>Tujuan</strong>: Pinjaman luar negeri ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan pabrik-pabrik industri, fasilitas transportasi, serta pengembangan sektor pertanian.</li></ul><p>2. <strong>Pencetakan Uang</strong></p><ul><li><strong>Inflasi Tinggi</strong>: Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial pada masa Orde Lama adalah kebijakan pencetakan uang dalam jumlah besar. Pemerintah mencetak uang untuk membiayai program-program pembangunan dan untuk menutupi defisit anggaran negara.</li><li><strong>Akibatnya</strong>: Kebijakan ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Pada akhir 1960-an, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat buruk, di mana nilai mata uang Indonesia (rupiah) merosot drastis.</li></ul><p>3. <strong>Sumber Daya Alam (SDA)</strong></p><ul><li><strong>Eksploitasi SDA</strong>: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti minyak, gas, hasil pertanian, dan mineral lainnya. Pada masa Orde Lama, pemerintah memanfaatkan SDA sebagai sumber pembiayaan pembangunan.</li><li><strong>Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</strong>: Pemerintah mendirikan BUMN untuk mengelola sektor-sektor strategis seperti industri minyak, gas, dan pertanian. Salah satu contohnya adalah PT Pertamina yang dibentuk untuk mengelola industri minyak dan gas. Pendapatan dari BUMN digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan.</li></ul><p>4. <strong>Penggunaan Dana Dari Pajak dan Sumber Pendapatan Domestik</strong></p><ul><li><strong>Pajak</strong>: Sistem perpajakan di Indonesia pada masa Orde Lama belum berkembang secara optimal. Namun, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dari pajak dengan menetapkan pajak-pajak baru dan memperluas cakupan pajak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pembiayaan domestik untuk pembangunan.</li><li><strong>Sumber Pendapatan Lain</strong>: Selain pajak, pemerintah juga memperoleh pendapatan dari sektor lain seperti hasil ekspor komoditas utama (kopi, karet, tebu, dll.) dan sektor pertanian.</li></ul><p>5. <strong>Bantuan Dari Negara-Negara Sosialis</strong></p><ul><li><strong>Hubungan dengan Uni Soviet dan China</strong>: Pada masa Orde Lama, terutama setelah Indonesia mengadopsi politik luar negeri yang non-blok dan lebih condong ke negara-negara sosialis, bantuan pembangunan dari Uni Soviet dan China mulai meningkat. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan sektor-sektor tertentu, terutama di bidang industri dan militer.</li><li><strong>Proyek Infrastruktur</strong>: Salah satu bentuk bantuan dari Uni Soviet adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar seperti bendungan dan pabrik-pabrik besar, yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas industri di Indonesia.</li></ul><p>6. <strong>Kebijakan Ekonomi Terpimpin</strong></p><ul><li><strong>Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)</strong>: Pemerintah Orde Lama melaksanakan kebijakan ekonomi terpimpin, di mana pemerintah mengendalikan seluruh proses ekonomi, termasuk perencanaan pembangunan. Pemerintah menetapkan prioritas pembangunan dan sumber pembiayaan yang diperlukan, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing.</li><li><strong>Pembiayaan Dari Anggaran Negara</strong>: Pembangunan pada masa Orde Lama umumnya juga dibiayai melalui alokasi dana dari anggaran negara yang disusun berdasarkan rencana ekonomi yang ada.</li></ul><p>7. <strong>Ekspansi Pembangunan Militer</strong></p><ul><li><strong>Pembangunan Militer</strong>: Selain sektor sipil, Orde Lama juga fokus pada pembangunan kekuatan militer. Pembiayaan untuk sektor militer ini, termasuk pengadaan senjata dan pembangunan basis militer, menjadi bagian dari anggaran yang besar.</li><li><strong>Akibatnya</strong>: Pembiayaan militer yang besar, ditambah dengan ketergantungan pada pinjaman luar negeri, semakin menambah tekanan pada keuangan negara yang akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.</li></ul><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Pembiayaan pembangunan pada masa Orde Lama di Indonesia sangat bergantung pada sumber eksternal (utang luar negeri, bantuan internasional), eksploitasi sumber daya alam, serta pencetakan uang domestik. Walaupun upaya pembangunan dilaksanakan dengan berbagai strategi, kebijakan-kebijakan ini juga menimbulkan berbagai masalah ekonomi, terutama terkait dengan inflasi, ketergantungan pada luar negeri, dan defisit anggaran yang cukup besar.</p>