pembagian urusan pemerinatah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan utama yang menggunakan prinsip desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah provinsi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah setempat merupakan bentuk pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria

Sumber daya yang dimiliki daerah setempat merupakan bentuk pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria "efisiensi". Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Prinsip efisiensi merupakan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh : 1. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota. 2. Apabila urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah Provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah Provinsi. 3. Apabila akan berdaya guna bila ditangani Pemerintah Pusat, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Jadi, sumber daya yang dimiliki daerah setempat merupakan bentuk pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria "efisiensi".