pelaksanaan sebenarnya sistem tanam paksa diantaranya!

Hai Fadhil L, kakak bantu jawab ya. Pelaksanaan tanam paksa yang sebenarnya adalah : 1. Dalam praktiknya tanah petani yang diserahkan melebihi 1/5 bahkan lebih dan lahan yang dipilh hanya lahan yang subur saja. 2. Dalam praktiknya tanah tetap kena pajak, bahkan lahan dan tanaman yang rusak tetap ditanggung oleh petani. 3. Dalam praktiknya kelebihan hasil tetap diambil sebagai penyerahan pada pemerintah. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch mencetuskan kebijakan tanam paksa pada rakyat Indonesia. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh hutang luar negeri pemerintah Belanda dan akibat beban biaya perang dalam perlawanan bersenjata kepada rakyat Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa ini rakyat dipaksa untuk menanami tanaman ekspor yang laku dipasaran Eropa pada lahan mereka seperti kopi, nila, kina, tebu dan teh atau bekerja di perkebunan pemerintah sebagai gantinya. Pada kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan praktik tanam paksa banyak terjadi penyelewengan yang menimbulkan adanya penyiksaaan dan penderitaan bagi rakyat pribumi. Pelaksanaan tanam paksa yang sebenarnya : 1. Dalam aturan tanam paksa Belanda menerapkan tanah yang di tanami tanaman ekspor hanya 1/5 dari lahan milik rakyat, namun dalam praktiknya tanah petani yang diserahkan melebihi 1/5 bahkan lebih. Lahan yang dipilh hanya lahan yang subur saja, akhirnya petani mendapat tanah yang kondisinya tidak bagus, yang padahal sisa lahan mereka untuk menanami tanaman pangan. 2. Dalam aturan, untuk tanah yang ditanami tananman ekspor untuk pemerintah tidak dikenai pajak, dalam praktiknya tanah tersebut tetap kena pajak bahkan lahan dan tanaman yang rusak tetap ditanggung oleh petani. 3. Dalam aturan disebutkan, jika ada hasil panen yang lebih itu menjadi hak petani, tapi dalam praktiknya kelebihan hasil tetap diambil sebagai penyerahan pada pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan tanam paksa yang sebenarnya adalah : 1. Dalam praktiknya tanah petani yang diserahkan melebihi 1/5 bahkan lebih. Lahan yang dipilh hanya lahan yang subur saja. 2. Dalam praktiknya tanah tetap kena pajak, bahkan lahan dan tanaman yang rusak tetap ditanggung oleh petani. 3. Dalam praktiknya kelebihan hasil tetap diambil sebagai penyerahan pada pemerintah. Semoga membantu yaa :))