Pasal 18 ayat 3 UUD 1945

Jawabannya pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan UUD 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Sebelum diubah, ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam satu pasal yakni pasal 18 (tanpa ayat). Perubahan pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaa otonomi daerah. Adapun rumusan pasal 18 UUD 1945 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sebagai berikut: Ayat 1: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat 2: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum." Jadi jawaban untuk soal tersebut adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.