Hilya H

29 Maret 2024 12:54

Iklan

Hilya H

29 Maret 2024 12:54

Pertanyaan

Pak Frian adalah seorang gubernur di provinsi “Delta” yang baru saja terpilih melalui pilkada bulan Januari lalu. Pak Frian ingin berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun, Pak Frian perlu mengetahui sektor apa yang merupakan sektor unggulan di provinsinya agar dapat lebih dikembangkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manfaat pendapatan nasional yang sedang diterapkan adalah …. A. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun B. Mengetahui struktur antardaerah C. Membandingkan kemajuan ekonomi antarnegara D. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat E. menjadi sumber informasi bagi masyarakat

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

10

:

59

:

38

Klaim

7

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Dela A

Community

29 Maret 2024 12:56

Jawaban terverifikasi

<p><strong>Jawaban : B. Mengetahui struktur antardaerah</strong></p><p><br>Pembahasan :&nbsp;<br>Pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah untuk&nbsp;<br>mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Hal tersebut bisa dilihat melalui seberapa besar sumbangan masing-masing sektor perekonomian terhadap pendapatan suatu negara/daerah.</p>

Jawaban : B. Mengetahui struktur antardaerah


Pembahasan : 
Pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah untuk 
mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Dengan melakukan perhitungan pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Hal tersebut bisa dilihat melalui seberapa besar sumbangan masing-masing sektor perekonomian terhadap pendapatan suatu negara/daerah.


Iklan

Nanda R

Community

30 Maret 2024 01:02

Jawaban terverifikasi

<p>jawabannya adalah B.</p><p>&nbsp;</p><p>Dengan mengetahui sektor unggulan di provinsi "Delta", Pak Frian dapat memahami struktur ekonomi di wilayahnya, termasuk sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini akan membantu Pak Frian dalam merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan efisien, serta mengarahkan sumber daya dan investasi ke sektor-sektor yang memiliki potensi untuk lebih dikembangkan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

jawabannya adalah B.

 

Dengan mengetahui sektor unggulan di provinsi "Delta", Pak Frian dapat memahami struktur ekonomi di wilayahnya, termasuk sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini akan membantu Pak Frian dalam merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan efisien, serta mengarahkan sumber daya dan investasi ke sektor-sektor yang memiliki potensi untuk lebih dikembangkan.

 

 

 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Bung Hatta Tidak Mudah Tergoda Harta Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Cerita ini berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden (wapres) pertama tersebut. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, meriwayatkan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas. Pada tahun 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya--sekarang bernama Papua. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat dimana ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta. Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.” “Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?” “Lho, Bung. Ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. “Tidak! Itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan!” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang sakunya. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara. Saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan! Bagaimanapun itu uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat!” Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.” Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan. Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara (Sekneg). Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara. Saat itu, Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelaskan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi. Jadi, harus dikembalikan dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.” Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas. Penulis: Karta Raharja Ucu (diunggah 26 Juni 2020) Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qchuts282/.bung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahanbung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahan 3. Apa saja alasan Sumarno ketika memberikan amplop berisi uang kepada Mohammad Hatta?

11

5.0

Jawaban terverifikasi

Bung Hatta Tidak Mudah Tergoda Harta Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Cerita ini berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden (wapres) pertama tersebut. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, meriwayatkan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas. Pada tahun 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya--sekarang bernama Papua. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat dimana ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta. Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.” “Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?” “Lho, Bung. Ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. “Tidak! Itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan!” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang sakunya. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara. Saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan! Bagaimanapun itu uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat!” Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.” Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan. Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara (Sekneg). Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara. Saat itu, Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelaskan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi. Jadi, harus dikembalikan dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.” Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas. Penulis: Karta Raharja Ucu (diunggah 26 Juni 2020) Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qchuts282/.bung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahanbung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahan 1. Jelaskan mengapa kisah kejujuran Mohammad Hatta dianggap sebagai suatu legenda oleh para pejabat!

22

4.8

Jawaban terverifikasi

Iklan

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara &amp; masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa &amp; marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

9

5.0

Jawaban terverifikasi

Biografi R.A. Kartini R.A. Kartini mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini DjojoAdhiningrat, ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara kala itu. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Lahir dari keluarga yang berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Kartini pun diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini Kartini belajar bahasa Belanda. Akan tetapi, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus dipingit. Kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang mempunyai umur yang cukup harus tinggal di rumah dan dipingit, R.A. Kartini lalu terpaksa memendam keinginan untuk sekolah tinggi. Untuk mengisi waktu luangnya karena dipingit, R.A. Kartini lantas gemar untuk membaca. Ia banyak membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. R.A. Kartini pernah tercatat membaca buku karya Louis Couperus yang berjudul De Stille Kraacht karya Van Eeden, Augusta de Witt roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek, dan sebuah roman anti-perang karangan Bertha Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita barat dan wanita Indonesia. Selain membaca, R.A. Kartini juga gemar menulis. Tulisan R.A. Kartini pernah dimuat di De Hollandsche Lelie, sebuah majalah terbitan Belanda. Bahkan, beliau sempat akan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Belanda karena tulisan-tulisan hebatnya. Sejak itulah R.A. Kartini mulai tertarik untuk memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Beliau ingin memajukan wanita Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari faktor pendidikan. Untuk itu, beliau mendirikan sekolah bagi gadis–gadis di Jepara. Muridnya hanya berjumlah sembilan orang yang terdiri dari kerabat atau keluarga. Selain pendidikan, Kartini juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi serta kesetaraan hukum. Tidak ada sebuah diskriminasi jenis kelamin. Cita-cita mulia R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti halnya sekarang ini. Selain itu, ia juga mengharapkan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Hal ini disampaikannya melalui surat untuk teman-temannya di Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon, sahabat yang banyak mendukungnya. Untuk kehidupan rumah tangganya, R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, Bupati Rembang, atas keputusan dan pilihan ayahnya pada saat itu. Untunglah, setelah menikah suaminya mengerti keinginan dan cita-cita Kartini hingga diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya, Kartini dianugerahi satu orang anak laki- laki yang lahir pada tanggal 13 September 1904 dan diberi nama Soesalit Djojoadhiningrat. Namun yang menyedihkan, selang beberapa hari pasca melahirkan, Kartini tutup usia pada tanggal 17 September 1904. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sepeninggal R.A. Kartini, J.H. Abendanon sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Dari sana, disusunlah buku yang berjudul ‘Door Duisternis tot Licht’ dan diterjemahkan dengan judul “Dari Kegelapan Menuju Cahaya” yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan kelima disertakan semua surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Melalui publikasi pemikirannya tersebut, R.A. Kartini mulai banyak dikenal. Pemikiran-pemikiran Kartini pun mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat- suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. (Sumber: http://lppks.kemdikbud.go.id/id/kabar/r-a-kartini-sang-pelopor-kebangkitan-perempuan-pribumi dengan pengubahan) 2. Tentukan struktur permasalahan atau peristiwa penting pada teks biografi tersebut.

83

5.0

Jawaban terverifikasi

Tentukan ide pokok pada teks argumentasi di bawah ini! Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6%), jagung (18,9% ), dan kentang (4,99%). Akan tetapi, kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu (10,02%) dan jagung (7,82 %). Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan melalui Gerakan Diversifikasi Pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerak- an ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal nonberas. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati/ wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Kita akan kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Hal ini ditindaklanjuti dengan gerakan di sejumlah daerah yang mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan dari kepala daerah untuk mulai memelopori mengonsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun, upaya ini tentu tidak mudah. Membalikkan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain harus diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan nonberas harus bisa diandalkan. Pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal, seperti umbi- umbian, di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif dibanding dengan komoditas pangan utama, yakni beras masih menjadi kendala terbesar. Sinergi dari semua pihak untuk mengangkat produk pangan lokal selain beras memang harus sudah mulai dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi di Indonesia.

456

3.0

Jawaban terverifikasi