Pak Frian adalah seorang gubernur di provinsi “Delta” yang baru saja terpilih melalui pilkada bulan Januari lalu. Pak Frian ingin berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun, Pak Frian perlu mengetahui sektor apa yang merupakan sektor unggulan di provinsinya agar dapat lebih dikembangkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manfaat pendapatan nasional yang sedang diterapkan adalah …. A. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun B. Mengetahui struktur antardaerah C. Membandingkan kemajuan ekonomi antarnegara D. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat E. menjadi sumber informasi bagi masyarakat

Biografi Ki Hadjar Dewantara: Bapak Pendidikan Indonesia Nama Ki Hadjar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hadjar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hadjar Dewantara menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) dan melanjutkan sekolahnya ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera). Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Pada masanya, Ki Hadjar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kemampuan menulisnya terasah ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hadjar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hadjar Dewantara aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, pada bulan November 1913, Ki Hadjar Dewantara membentuk Komite Bumipoetra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan “Een voor Allen maar Ook Allen voor Een” (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan “Seandainya Aku Seorang Belanda” dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hadjar Dewantara. Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hadjar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Douwes Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hadjar Dewantara berhasil memperoleh Europeesche Akte. Pada tahun 1918, Ki Hadjar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hadjar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa) pada 3 Juli 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke Pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman Pendudukan Jepang. Saat Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hadjar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan K.H. Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hadjar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hadjar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hadjar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Kini, nama Ki Hadjar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (Bapak Pendidikan Nasional). Ajarannya, yakni tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), dan ing ngarsa sung tulada (di depan memberi teladan) akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya, 2 Mei, dijadikan hari Pendidikan Nasional. Bahkan, pada tanggal 28 November 1959 Ki Hadjar Dewantara juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959. (Sumber: https://m.merdeka.com/ki-hadjar-dewantoro/profil/ denganpengubahan) 8. Tentukan ide penjelas paragraf 4 teks biografi tersebut.

55

5.0

Jawaban terverifikasi

Bung Hatta Tidak Mudah Tergoda Harta Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Cerita ini berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden (wapres) pertama tersebut. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, meriwayatkan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas. Pada tahun 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya--sekarang bernama Papua. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat dimana ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta. Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.” “Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?” “Lho, Bung. Ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. “Tidak! Itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan!” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang sakunya. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara. Saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan! Bagaimanapun itu uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat!” Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.” Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan. Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara (Sekneg). Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara. Saat itu, Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelaskan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi. Jadi, harus dikembalikan dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.” Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas. Penulis: Karta Raharja Ucu (diunggah 26 Juni 2020) Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qchuts282/.bung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahanbung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahan 3. Apa saja alasan Sumarno ketika memberikan amplop berisi uang kepada Mohammad Hatta?

12

5.0

Jawaban terverifikasi

Bung Hatta Tidak Mudah Tergoda Harta Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Mohammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta, yang pernah menduduki jabatan sangat penting di republik ini, adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Cerita ini berawal dari tuturan I Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden (wapres) pertama tersebut. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, meriwayatkan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran perjalanan dinas. Pada tahun 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya--sekarang bernama Papua. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat dimana ia pernah dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi “uang saku” setelah ia dan rombongan tiba di Irian. “Surat apa ini?” tanya Bung Hatta. Dijawab oleh Sumarno, menteri koordinator keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya, “Bukan surat, Bung. Uang, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini.” “Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini?” “Lho, Bung. Ini uang dari pemerintah, termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan,” kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. “Tidak! Itu uang rakyat. Saya tidak mau terima. Kembalikan!” kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Rupanya Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang sakunya. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Setelah terdiam sebentar Bung Hatta berkata, “Maaf, Saudara. Saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan! Bagaimanapun itu uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat!” Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan, setelah memberikan wejangan kepada masyarakat Digul, ia memanggil Sumarno. “Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih Saudara simpan?” tanya Bung Hatta. Dijawab, “Masih Bung.” Lalu, oleh Bung Hatta amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Digul. “Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat,” kata Bung Hatta menegaskan. Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut satu tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1971 ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan penerimaan dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada presiden. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara (Sekneg). Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai. Apalagi, yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara. Saat itu, Wangsa pusing tujuh keliling. Ia menjelaskan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. “Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi. Jadi, harus dikembalikan dan kalau masih ada sisanya itu wajib dikembalikan.” Wangsa menyebut, saat itu tidak ada terlintas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Sekneg sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas. Penulis: Karta Raharja Ucu (diunggah 26 Juni 2020) Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qchuts282/.bung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahanbung-hatta-yang-tak-gila-harta dengan pengubahan 1. Jelaskan mengapa kisah kejujuran Mohammad Hatta dianggap sebagai suatu legenda oleh para pejabat!

10

4.8

Jawaban terverifikasi

Biografi R.A. Kartini R.A. Kartini mempunyai nama lengkap Raden Ajeng Kartini DjojoAdhiningrat, ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat yang merupakan seorang bupati Jepara kala itu. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Lahir dari keluarga yang berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Kartini pun diperbolehkan bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Di sini Kartini belajar bahasa Belanda. Akan tetapi, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus dipingit. Kebiasaan dan adat kala itu, wanita yang mempunyai umur yang cukup harus tinggal di rumah dan dipingit, R.A. Kartini lalu terpaksa memendam keinginan untuk sekolah tinggi. Untuk mengisi waktu luangnya karena dipingit, R.A. Kartini lantas gemar untuk membaca. Ia banyak membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. R.A. Kartini pernah tercatat membaca buku karya Louis Couperus yang berjudul De Stille Kraacht karya Van Eeden, Augusta de Witt roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek, dan sebuah roman anti-perang karangan Bertha Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita barat dan wanita Indonesia. Selain membaca, R.A. Kartini juga gemar menulis. Tulisan R.A. Kartini pernah dimuat di De Hollandsche Lelie, sebuah majalah terbitan Belanda. Bahkan, beliau sempat akan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Belanda karena tulisan-tulisan hebatnya. Sejak itulah R.A. Kartini mulai tertarik untuk memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Beliau ingin memajukan wanita Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari faktor pendidikan. Untuk itu, beliau mendirikan sekolah bagi gadis–gadis di Jepara. Muridnya hanya berjumlah sembilan orang yang terdiri dari kerabat atau keluarga. Selain pendidikan, Kartini juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi serta kesetaraan hukum. Tidak ada sebuah diskriminasi jenis kelamin. Cita-cita mulia R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti halnya sekarang ini. Selain itu, ia juga mengharapkan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Hal ini disampaikannya melalui surat untuk teman-temannya di Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon, sahabat yang banyak mendukungnya. Untuk kehidupan rumah tangganya, R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, Bupati Rembang, atas keputusan dan pilihan ayahnya pada saat itu. Untunglah, setelah menikah suaminya mengerti keinginan dan cita-cita Kartini hingga diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya, Kartini dianugerahi satu orang anak laki- laki yang lahir pada tanggal 13 September 1904 dan diberi nama Soesalit Djojoadhiningrat. Namun yang menyedihkan, selang beberapa hari pasca melahirkan, Kartini tutup usia pada tanggal 17 September 1904. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Sepeninggal R.A. Kartini, J.H. Abendanon sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Dari sana, disusunlah buku yang berjudul ‘Door Duisternis tot Licht’ dan diterjemahkan dengan judul “Dari Kegelapan Menuju Cahaya” yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan kelima disertakan semua surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Melalui publikasi pemikirannya tersebut, R.A. Kartini mulai banyak dikenal. Pemikiran-pemikiran Kartini pun mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat- suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Soepratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. (Sumber: http://lppks.kemdikbud.go.id/id/kabar/r-a-kartini-sang-pelopor-kebangkitan-perempuan-pribumi dengan pengubahan) 2. Tentukan struktur permasalahan atau peristiwa penting pada teks biografi tersebut.

521

5.0

Jawaban terverifikasi

Tentukan ide pokok pada teks argumentasi di bawah ini! Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6%), jagung (18,9% ), dan kentang (4,99%). Akan tetapi, kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu (10,02%) dan jagung (7,82 %). Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan melalui Gerakan Diversifikasi Pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerak- an ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal nonberas. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati/ wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Kita akan kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Hal ini ditindaklanjuti dengan gerakan di sejumlah daerah yang mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan dari kepala daerah untuk mulai memelopori mengonsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun, upaya ini tentu tidak mudah. Membalikkan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain harus diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan nonberas harus bisa diandalkan. Pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal, seperti umbi- umbian, di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif dibanding dengan komoditas pangan utama, yakni beras masih menjadi kendala terbesar. Sinergi dari semua pihak untuk mengangkat produk pangan lokal selain beras memang harus sudah mulai dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi di Indonesia.

421

0.0

Jawaban terverifikasi