Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom (provinsi dan kabupaten kota). Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu

Halo Raditya R. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab, ya. Jawaban dari soal di atas adalah : 1. Politik manca negara politik manca negara atau luar negeri ini menyangkut pengangkatan pejabat diplomatik dan penunjukan warga negara untuk menjabat dalam kancah lembaga internasional, menetapkan kebijakan dalam cakupan luar negeri, adanya hubungan dan perjanjian dengan negara lain serta menetapkan kebijakan – kebijakan yang terkait manca negara. 2. Pertahanan kewenangan pemerintah pusat dalam hal pertahanan negara yakni melakukan upaya pendirian angkatan bersenjata, menetapkan kondisi wilayah negara dalam keadaan tidak aman, menetapkan kebijakan untuk wamil (wajib militer) serta pelaksanaan upaya bela negara. 3. Keamanan kewenangan pemerintah pusat dalam hal keamanan dapat kita lihat dari adanya pendirian dan pembentukan badan kepolisian negara, dan penindaklanjutan golongan atau organisasi yang mengancam keamanan negara. 4. Moneter dan fiskal kewenangan pemerintah pusat dalam mencetak dan membuat keputusan peredaran mata uang, adanya penetapan kebijakan moneter serta menjaga kendali peredaran mata uang negara. 5. Yustisi salah satu kewenangan pemerintah pusat menyangkut yustisi dapat dilihat dari berdirinya sebuah lembaga peradilan, adanya penetapan kebijakan yang menyangkut imigrasi, pemberian grasi, amnesti, abolisis, serta merancang undang – undang dan peraturan kenegaraan dalam cakupan nasional 6. Agama salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang menyangkut agama antara lain : 1. Menetapkan hari libur nasional menyangkut hari besar keagamaan tertentu dalam cakupan nasional. 2. Menetapkan adanya suatu ajaran agama pada negara. 3. Menetapkan semua kebijakan yang menyangkut keagamaan di dalam tatanan negara. Yuk simak pembahasan berikut ! Menurut UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pemerintah Daerah) telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memberikan syarat pada setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah otonom dengan pemerintah pusat. Namun perlu kita ketahui bahwa pembagian setiap urusan yang berkaitan antar keduanya telah dilimpahkan kewenangannya pada pemerintah pusat secara keseluruhan. Jadi ada kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah pusat namun tidak diberikan kewenangan yang sama pada pemerintah daerah. Tugas-tugas tersebut mengenai kewenangan di bidang pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, politik luar negeri, dan agama. Jadi, jawaban yang tepat adalah seperti pada penjelasan di atas. Semoga membantu :)