Ghina D

15 Februari 2024 00:32

Iklan

Ghina D

15 Februari 2024 00:32

Pertanyaan

Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan tetapi kapalnya tenggelam karena diterpedo oleh Sekutu. Sehingga dengan terpaksa diangkat pegawai pegawai bangsa Indonesia. Hal ini tentunya menguntungkan pihak Indonesia sebab dengan demikian bangsa Indonesia memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan. Beberapa tokoh yang dipilih oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk menduduki jabatan tinggi adalah sebagai berikut: A. R. Pandu Suradinerat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. B. Atik Suardi diangkat sebagai asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah C. H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja di Yogyakarta D. Rd. Muhamad Chalil sebagai wakil gubernur Jawa Timur E. Mas Sutandoko diangkat sebagai wakil kepala pemerintahan daerah kotapraja di Batavia (Jakarta)

Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan tetapi kapalnya tenggelam karena diterpedo oleh Sekutu. Sehingga dengan terpaksa diangkat pegawai pegawai bangsa Indonesia. Hal ini tentunya menguntungkan pihak Indonesia sebab dengan demikian bangsa Indonesia memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan. Beberapa tokoh yang dipilih oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk menduduki jabatan tinggi adalah sebagai berikut:

A. R. Pandu Suradinerat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

B. Atik Suardi diangkat sebagai asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah

C. H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja di Yogyakarta

D. Rd. Muhamad Chalil sebagai wakil gubernur Jawa Timur

E. Mas Sutandoko diangkat sebagai wakil kepala pemerintahan daerah kotapraja di Batavia (Jakarta)

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

21

:

38

:

01

Klaim

3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Salsabila M

Community

10 Maret 2024 02:00

Jawaban terverifikasi

<p><br>Periode pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II memang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Penunjukan beberapa tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi merupakan strategi Jepang dalam mengelola pemerintahan dan mendapatkan dukungan lokal. Meskipun tujuan utama Jepang adalah memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang mereka, pengalaman pemerintahan ini tetap memberikan kesempatan bagi beberapa tokoh Indonesia untuk memahami dan terlibat dalam administrasi.</p><p>Berikut adalah analisis terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan:</p><p>A. <strong>R. Pandu Suradinerat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat:</strong> R. Pandu Suradinerat adalah seorang tokoh Jawa yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Meskipun terlibat dalam pemerintahan Jepang, R. Pandu Suradinerat tetap mempertahankan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pengalaman ini mungkin membantunya dalam memahami dinamika administrasi pemerintahan.</p><p>B. <strong>Atik Suardi sebagai Asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah:</strong> Atik Suardi, seorang perempuan, mungkin merupakan contoh dari diversifikasi dalam pemerintahan. Pengangkatannya sebagai asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya melibatkan laki-laki dalam administrasi tetapi juga wanita.</p><p>C. <strong>H. Dahlan Abdullah sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Yogyakarta:</strong> H. Dahlan Abdullah, juga dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin Islam, mungkin dipilih untuk memperoleh dukungan dari komunitas Islam. Penunjukan seorang ulama dapat membantu Jepang dalam menjaga stabilitas dan dukungan lokal.</p><p>D. <strong>Rd. Muhamad Chalil sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur:</strong> Rd. Muhamad Chalil merupakan seorang politisi dan pejuang kemerdekaan yang aktif di Jawa Timur. Pengalaman pemerintahan ini mungkin telah membantunya memahami dinamika administrasi dan memperluas jaringan politiknya.</p><p>E. <strong>Mas Sutandoko sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Batavia (Jakarta):</strong> Mas Sutandoko adalah seorang tokoh yang aktif di bidang pendidikan dan sosial. Penunjukan sebagai wakil kepala pemerintahan daerah di Batavia menunjukkan bahwa Jepang mungkin mencari dukungan dari kalangan intelektual dan sosial di Jakarta.</p><p>Meskipun terdapat peran aktif dari beberapa tokoh Indonesia dalam administrasi pendudukan Jepang, penting untuk diingat bahwa keterlibatan mereka dalam pemerintahan ini seringkali masih dalam kerangka kendali Jepang. Setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, pengalaman tersebut kemudian berkontribusi pada perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada tahun 1945.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>


Periode pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II memang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Penunjukan beberapa tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi merupakan strategi Jepang dalam mengelola pemerintahan dan mendapatkan dukungan lokal. Meskipun tujuan utama Jepang adalah memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang mereka, pengalaman pemerintahan ini tetap memberikan kesempatan bagi beberapa tokoh Indonesia untuk memahami dan terlibat dalam administrasi.

Berikut adalah analisis terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan:

A. R. Pandu Suradinerat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat: R. Pandu Suradinerat adalah seorang tokoh Jawa yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Meskipun terlibat dalam pemerintahan Jepang, R. Pandu Suradinerat tetap mempertahankan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pengalaman ini mungkin membantunya dalam memahami dinamika administrasi pemerintahan.

B. Atik Suardi sebagai Asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah: Atik Suardi, seorang perempuan, mungkin merupakan contoh dari diversifikasi dalam pemerintahan. Pengangkatannya sebagai asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya melibatkan laki-laki dalam administrasi tetapi juga wanita.

C. H. Dahlan Abdullah sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Yogyakarta: H. Dahlan Abdullah, juga dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin Islam, mungkin dipilih untuk memperoleh dukungan dari komunitas Islam. Penunjukan seorang ulama dapat membantu Jepang dalam menjaga stabilitas dan dukungan lokal.

D. Rd. Muhamad Chalil sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur: Rd. Muhamad Chalil merupakan seorang politisi dan pejuang kemerdekaan yang aktif di Jawa Timur. Pengalaman pemerintahan ini mungkin telah membantunya memahami dinamika administrasi dan memperluas jaringan politiknya.

E. Mas Sutandoko sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Batavia (Jakarta): Mas Sutandoko adalah seorang tokoh yang aktif di bidang pendidikan dan sosial. Penunjukan sebagai wakil kepala pemerintahan daerah di Batavia menunjukkan bahwa Jepang mungkin mencari dukungan dari kalangan intelektual dan sosial di Jakarta.

Meskipun terdapat peran aktif dari beberapa tokoh Indonesia dalam administrasi pendudukan Jepang, penting untuk diingat bahwa keterlibatan mereka dalam pemerintahan ini seringkali masih dalam kerangka kendali Jepang. Setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, pengalaman tersebut kemudian berkontribusi pada perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada tahun 1945.

 

 


 


Iklan

Erwin A

Community

17 Februari 2024 07:03

<h2>Keuntungan Pengalaman Pemerintahan Bagi Bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang</h2><p>Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kekurangan tenaga pemerintahan yang diakibatkan oleh tenggelamnya kapal yang membawa para tenaga pemerintahan Jepang menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa Indonesia. Kekurangan ini memaksa Jepang untuk mengangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia untuk menduduki berbagai jabatan pemerintahan.</p><p>Pengalaman dalam bidang pemerintahan yang diperoleh bangsa Indonesia pada masa ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain:</p><p><strong>1. Kesempatan untuk Berlatih:</strong> Pengalaman langsung dalam mengelola pemerintahan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang ini.</p><p><strong>2. Peningkatan Kapasitas:</strong> Terbukanya kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan meningkatkan kapasitas dan wawasan mereka dalam memimpin dan mengelola negara.</p><p><strong>3. Kesadaran Politik:</strong> Pengalaman dalam pemerintahan meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia dan memperkuat tekad mereka untuk mencapai kemerdekaan.</p><p><strong>4. Persiapan Kemerdekaan:</strong> Pengalaman ini menjadi persiapan penting bagi bangsa Indonesia dalam mengelola pemerintahan setelah mencapai kemerdekaan.</p><p><strong>Contoh Tokoh dan Jabatannya:</strong></p><p>Beberapa tokoh yang dipilih oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk menduduki jabatan tinggi antara lain:</p><ul><li><strong>A.R. Pandu Suradinerat:</strong> Wakil Gubernur Jawa Barat</li><li><strong>Atik Suardi:</strong> Asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah</li><li><strong>H. Dahlan Abdullah:</strong> Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Yogyakarta</li><li><strong>Rd. Muhamad Chalil:</strong> Wakil Gubernur Jawa Timur</li><li><strong>Mas Sutandoko:</strong> Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Batavia (Jakarta)</li></ul><p>Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh bangsa Indonesia dalam bidang pemerintahan selama masa pendudukan Jepang menjadi modal penting dalam membangun dan mengelola negara setelah kemerdekaan.</p><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Meskipun masa pendudukan Jepang diwarnai dengan berbagai penindasan, pengalaman dalam bidang pemerintahan yang diperoleh bangsa Indonesia menjadi keuntungan yang sangat berharga dalam mempersiapkan kemerdekaan dan membangun negara Indonesia yang merdeka.</p>

Keuntungan Pengalaman Pemerintahan Bagi Bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kekurangan tenaga pemerintahan yang diakibatkan oleh tenggelamnya kapal yang membawa para tenaga pemerintahan Jepang menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa Indonesia. Kekurangan ini memaksa Jepang untuk mengangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia untuk menduduki berbagai jabatan pemerintahan.

Pengalaman dalam bidang pemerintahan yang diperoleh bangsa Indonesia pada masa ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Kesempatan untuk Berlatih: Pengalaman langsung dalam mengelola pemerintahan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya dalam bidang ini.

2. Peningkatan Kapasitas: Terbukanya kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan meningkatkan kapasitas dan wawasan mereka dalam memimpin dan mengelola negara.

3. Kesadaran Politik: Pengalaman dalam pemerintahan meningkatkan kesadaran politik bangsa Indonesia dan memperkuat tekad mereka untuk mencapai kemerdekaan.

4. Persiapan Kemerdekaan: Pengalaman ini menjadi persiapan penting bagi bangsa Indonesia dalam mengelola pemerintahan setelah mencapai kemerdekaan.

Contoh Tokoh dan Jabatannya:

Beberapa tokoh yang dipilih oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk menduduki jabatan tinggi antara lain:

  • A.R. Pandu Suradinerat: Wakil Gubernur Jawa Barat
  • Atik Suardi: Asisten Wakil Gubernur Jawa Tengah
  • H. Dahlan Abdullah: Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Yogyakarta
  • Rd. Muhamad Chalil: Wakil Gubernur Jawa Timur
  • Mas Sutandoko: Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Kotapraja di Batavia (Jakarta)

Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh bangsa Indonesia dalam bidang pemerintahan selama masa pendudukan Jepang menjadi modal penting dalam membangun dan mengelola negara setelah kemerdekaan.

Kesimpulan:

Meskipun masa pendudukan Jepang diwarnai dengan berbagai penindasan, pengalaman dalam bidang pemerintahan yang diperoleh bangsa Indonesia menjadi keuntungan yang sangat berharga dalam mempersiapkan kemerdekaan dan membangun negara Indonesia yang merdeka.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG BENAR! 1. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan …. a. Sriwijaya b. Singasari c. Kutai d. Majapahit 2. Prasasti Batu Bertulis, Prasasti Tugu dan Prasasti Kebon Kopi adalah peninggalan kerajaan …. a. Majapahit b. Demak c. Tarumanegara d. Gowa-Tallo 3. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan …. a. Hayam Wuruk b. Sultan Agung c. Sultan Ageng Tirtayasa d. Sultan Hasanudin 4. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah …. a. Aceh b. Demak c. Gowa-Tallo d. Samudra Pasai 5. Berikut adalah peninggalan kerajaan Islam, kecuali … a. Masjid Demak b. Menara Kudus c. Candi Borobudur d. Pondok Pesantren 6. Kerajaan Majapahit dikenal dengan kerajaan yang mempunyai …. a. Permaisuri yang cantik-cantik b. Angkatan darat yang banyak c. Raja-raja yang bijak d. Kekuatan maritim yang besar 7. Berikut ini yang bukan termasuk kenampakan alam adalah …. a. Sungai b. Pelabuhan c. Danau d. Gunung 8. Daratan yang menjorok ke laut dinamakan …. a. Lembah b. Teluk c. Selat d. Tanjung 9. Wilayah Indonesia dibagi menjadi …. waktu. a. 3 bagian b. 4 bagian c. 2 bagian d. 1 bagian 10. Dataran tinggi Dieng terdapat di Provinsi …. a. Jawa Tengah b. Jawa timur c. Jawa barat d. Banten 11. Kota Semarang, Palembang dan Padang termasuk wilayah Indonesia dengan pembagian waktu … a. WITA b. WIB c. WIT d. WIS 12. Keanekaragaman suku-suku bangsa Indonesia antara lain dipengaruhi oleh …. a. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati b. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati c. Banyaknya gunung berapi di Indonesia d. Perbedaan jenis iklim antar pulau di Indonesia 13. Suku Asmat, Bintuni dan Sentani berasal dari pulau …. a. Kalimantan b. Sumatra c. Papua d. Jawa 14. Upacara pembakaran jenazah di Bali dikenal dengan nama …. a. Wiwit b. Legong c. Ngaben d. Kecak 15. Berikut adalah suku-suku yang ada di pulau Jawa, kecuali …. a. Jawa b. Sunda c. Toraja d. Tengger 16. Alat musik berikut ini yang berasal dari daerah Nusa Tenggara adalah …. a. Bonang b. Sasando c. Popondi d. Rebab 17. Berikut ini adalah contoh pakaian adat yang benar sesuai daerah asalnya adalah …. a. Ulos dari Jawa Barat b. Baju Kurung dari Sumatra Barat c. Beskap dari Sumatra Utara d. Kebaya dari Kalimantan Selatan 18. Berikut yang tidak termasuk kebudayaan daerah Indonesia adalah …. a. Tarian daerah b. Lagu daerah c. Bahasa daerah d. Tanah daerah 19. Orang yang menggunakan jasa atau barang disebut …. a. produsen b. Distributor c. Konsumen d. Penyalur 20. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang, yaitu …. a. Usaha angkutan b. Usaha tukang cukur c. Usaha pelayanan kesehatan d. Usaha membuat makanan

18

5.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

26

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

32

5.0

Jawaban terverifikasi