Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah

Hallo Rahmat A kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945, salah satunya penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Yuk simak pembahasan lengkapnya sebagai berikut : Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu : 1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom) 2. Prosedur pembentukan MPRS Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu. 3. Prosedur pembentukan DPAS Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. 4. Prosedur pembentukan DPRGR Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. 5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Cari artikel di sini! Blog Ruangguru New call-to-action 7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 | Sejarah Kelas 9 Tedy Rizkha Heryansyah Jul 5, 2021 • 4 min read Konsep Pelajaran SMP Sejarah IX Kelas 9 IPS Kelas 9 : Penyimpangan Demokrasi Terpimpin Seperti apa penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi terhadap pancasila dan UUD 1945? Yuk, cari tau jawabannya di artikel ini! -- Pernahkah kamu mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965. Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin. Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu: 1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom) Perwujudan Nasakom 2. Prosedur pembentukan MPRS Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu. 3. Prosedur pembentukan DPAS Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Sampai poin ini kamu sudah paham, belum? Nah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, kalau kamu ada yang mau ditanyakan, kamu bisa lho bertanya dulu di Roboguru! Tinggal foto soal yang mau kamu tanyakan, lalu triiingg! Roboguru akan menjawab pertanyaanmu dengan jawaban yang tepat! New call-to-action 4. Prosedur pembentukan DPRGR Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Lembaga-Lembaga era Demokrasi Terpimpin 5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. 6. Pengangkatan presiden seumur hidup Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. 7. Pembentukan MPRS Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itulah penjelasan lengkap dari pertanyaan diatas. Semoga membantu dan terimakasih sudah bertanya.