pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab

Hai Hanum H Kakak bantu jawab ya. Sebab Pembangunan di masa Demokrasi parlementer tidak dapat dilaksanakan karena sering berganti kabinet. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Demokrasi Parlementer adalah periode masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung pada tahun 1950-1959. Pada masa ini kehidupan pemerintahan diliputi dengan adanya sistem multipartai. Sistem Pemerintahan yang digunakan adalah Parlementer di mana Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Selama kurun waktu tersebut, ada tujuh kabinet yaitu: Natsir (1950-1951), Sukiman (1951-1952), Wilopo (1952-1953), Ali Sastro Amidjojo I (1953-1955), Burhanudin Harahap (1955-1956), Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan Djuanda (1957-1959). Masing-masing kabinet memiliki program pembangunan yang baik, namun program itu tidak dapat dilaksanakan karena kehidupan politik yang tidak stabil menyebabkan kabinet jatuh bangun sehingga program-program yang telah dicanangkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pada masa Demokrasi Parlementer pembangunan tidak dapat dilaksankan karena adanya pergantian kabinet. Semoga Membantu Ya : )