Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan

Hai Syafiq, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang benar adalah Konstitutif. Soal menanyakan mengenai kekuasaan yang dimiliki MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang - undang. Dalam UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang membahas dan mengatur mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia. Secara keseluruhan, pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua: pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu: 1. Kekuasaan Konstitutif merupakan sebuah wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, yang dilaksanakan oleh MPR. 2. Kekuasaan Eksekutif merupakan sebuah wewenang untuk melaksanakan UU dan pelaksanaan pemerintahan negara, yang dilaksanakan oleh Presiden RI. 3. Kekuasaan Legislatif merupakan sebuah hak kekuasaan dan wewenang untuk membuat UU, yang dilaksanakan oleh DPR. 4. Kekuasaan Yudikatif merupakan wewenang untuk menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya 5. Kekuasaan Eksaminatif merupakan wewenang kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. 6. Kekuasaan Moneter merupakan merupakan wewenang untuk memerhatikan kebijakan moneter keuangan Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kekuasaan yang dimiliki MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang - undang adalah kekuasaan >> Konstitutif. Semoga membantu.